POLITIK

Bahas Dua Raperda, Ketua DPRD Kaltim Harap Tingkatkan Kehidupan Berbangsa

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan pentingnya usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kedua Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna ke-5 tersebut diharapkan Makmur makin meningkatkan kehidupan berbangsa dan juga dapat mengelola aset negara.

Pertama, Makmur menjelaskan pentingnya Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Karena menurutnya kehidupan berbangsa dimulai dari ketahanan keluarga.

“Insyaallah kalau kita mampu menciptakan ketahanan keluarga otomatis berdampak pada kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini kalau saya pandang Perda yang sangat bagus sekali,” ungkap mantan Bupati Kabupaten Berau tersebut, Senin (7/3/2021).

Selain itu, besar harapan Makmur agar semua pihak harus memberikan dukungan penuh terhadap raperda tersebut. Terutama untuk kelancaran pengesahannya dari pihak Gubernur Kaltim dan pihak terkait lainnya. Sehingga dia berharap raperda tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

“Tertibnya suatu keamanan dan kehidupan berbangsa bernegara dari itu ketahanan keluarga. Kemudian yang menyangkut masalah penyusunan perda, karena ini kita minta program ini betul-betul menjadi perhatian,” terangnya.

Kedua, tentang Raperda Pengelolaan BMD, dikatakan Makmur, jika pihaknya meminta agar pemerintah memiliki mekanisme penyederhanaan dalam menata aset dengan baik dan jelas. Dikarenakan Makmur menilai jika banyak kasus tentang penghapusan aset kendaraan roda dua dan empat masih belum mampu diselesaikan oleh pemerintah.

“Karena aturannya yang cukup rumit. Sehingga begitu dilelang ada yang tidak mau membeli. Jadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga di dewan ini tidak sedikit,” jelasnya.

Ke depan, Makmur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyederhanaannya aturan BMD.

“Yang penting tidak menumpuk di tempat kita dan bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita. Ketimbang mempertahankan aturan yang ada. Tetapi sampai selesai pun aset itu tidak menjadi apa-apa karena sudah terlalu lama tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang,” pungkas Makmur. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top