HUKUM & KRIMINAL

Penetapan Laskar FPI yang Tewas sebagai Tersangka Dianggap Aneh

Ilustrasi.

JAKARTA, Kate.idPenetapan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di tangan polisi sebagai tersangka dianggap aneh. Hal ini diutarakan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Isnur menyarankan proses hukum kasus bentrokan antara polisi dengan Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang biasa disebut kasus KM 50, dihentikan.

“YLBHI menyarankan proses hukum ini tidak diteruskan. Agar tidak makin merusak prinsip negara hukum dan membuat masyarakat semakin tidak percaya hukum,” kata Isnur, Kamis (4/3/2021).

Saran YLBHI agar kasus tersebut dihentikan, menurut Isnur, bukan masalah kasus enam orang anggota Laskar Pembela Islam yang tewas. Tetapi bagaimana Indonesia sebagai prinsip negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tegak dan berlaku.

Isnur mengatakan penetapan orang orang yang tewas dalam kejadian tersebut sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana.

Menurut Isnur, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana dihapus bila tertuduh meninggal dunia.

“Ini berbahaya bila dianggap sebagai sebuah standar penegakan hukum. Bila mengikuti pola ini, seharusnya polisi juga bisa meneruskan kasus lain yang tertuduhnya meninggal, misalnya kasus yang melibatkan Soeharto,” tuturnya.

Selain itu, ketentuan hukum acara pidana juga menyebutkan hak tersangka untuk membela diri, membantah tuduhan, mengajukan saksi yang meringankan, mendapatkan bantuan hukum, dan lain-lain.

“Bagaimana tersangka bisa melakukan hal-hal terkait dengan haknya bila meninggal dunia,” terangnya.

Tak lama setelah penetapan tersangka, Polri resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI tersebut. Untuk itu, status tersangka enam Laskar FPI yang telah meninggal dunia itu tidak lagi berlaku di mata hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, prosedur penghentian kasus itu tertuang dalam Pasal 109 KUHP dengan kondisi tersangka yang sudah meninggal dunia.

“Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” tutur Argo dalam keterangannya.

Sementara itu, pihaknya telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait dugaan unlawful killing yang dilakukan petugas dalam kasus penyerangan Laskar FPI itu. Ada tiga anggota dari jajaran Polda Metro Jaya yang kini berstatus terlapor.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” sebut Argo. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top