POLITIK

Sosialisasi Kurang Masif, DPRD Bakal Evaluasi Kebijakan Kaltim Steril

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi. Terhadap kebijakan Kaltim Steril yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam upaya memutus dan menekan penyebaran Covid-19.

Dalam konferensi pers melalui media daring zoom, Rusman menanggapi penerapan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kaltim Steril. Dalam hal ini Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Legislator Dapil Samarinda tersebut mengatakan ke depan pihaknya akan mengundang Satgas Covid-19. Untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kaltim Steril.

“Jangan justru, hari ini diputuskan, besok sudah harus dilaksanakan. Ini bukan kepada internal pemerintah, tetapi kepada publik,” ujar Rusman yang juga Ketua PPP Kaltim itu.

Diketahui, salah satu poin dari instruksi Gubernur Kaltim tersebut mengatur tentang pelarangan aktivitas pada setiap Sabtu dan Minggu (6-7 Februari 2021). Terhitung semenjak 6 Februari 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di benua etam.

Menurut Rusman, pada hari pertama penerapan Kaltim Steril, masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan itu. Walhasil masyarakat malah dibuat tak patuh kepada keputusan yang dikeluarkan oleh orang nomor satu di Kaltim tersebut.

“Kalau hari ini kan kaya lockdown, tetapi di Samarinda coba lihat. Seolah di daerah lain ketat, sedangkan di ibu kota provinsinya tidak,” tegas Rusman dalam penyampaiannya.

Menurutnya hal itu dikarenakan adanya kondisi yang menunjukan lemahnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan Pemkot Samarinda. Oleh karenanya Komisi IV akan segera melakukan evaluasi kebijakan. Salah satu contohnya adalah kurang masifnya sosialisasi ke masyarakat.

“Karena itu, jika Kaltim senyap setiap akhir pekan ini akan dilanjutkan, maka harus dievaluasi, dan diubah. Salah satu yang akan dievaluasi nanti, seperti kurang masifnya sosialisasi, karena hanya satu hari jeda untuk penerapannya. Oleh sebab itu, masyarakat tidak mendapat informasi lebih akurat mengenai teknis pelaksanannya,” tandas Rusman. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top