POLITIK

Legislator Kaltim Minta Bantuan Nelayan Pesisir Tidak Dipersulit

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

SAMARINDA, Kate.id – Dinas Perikanan diminta tidak mempersulit pemberian bantuan untuk nelayan pesisir. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Dia meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar tidak mempersulit mekanisme pemberian bantuan terhadap kelompok nelayan di wilayah pesisir dan kelautan. Saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) beberapa waktu silam, legislator Dapil Kukar tersebut menegaskan jika pihaknya tidak ingin para nelayan terhambat dalam menerima bantuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

Dikarenakan pada 2022 mendatang, pemberian bantuan sarana dan pra sarana untuk nelayan di wilayah pesisir dan kelautan telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan bukan lagi wewenang Pemkab setempat.

“Saat rapat Badan Anggaran (Banggar, Red.) bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar, disana membahas tentang aturan terutama di wilayah pesisir Kukar dan Kaltim. Bahwa ke depan pemberian bantuan-bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan di pesisir itu tidak bisa lagi dilakukan di kabupaten. Jadi itu kewenangannya pihak provinsi,” jelas Bahar saat berbincang melalui sambungan telpon, Ahaf (14/2/2021).

“Selama ini kami memberikan bantuan untuk nelayan pesisir seperti bantuan kapal, mesin, alat tangkap dan sebagainya itu dari Pemkab. Namun, ke depannya pemberian bantuan itu tidak boleh untuk nelayan wilayah pesisir,” tambahnya.

Melihat permasalahan itu, Bahar juga mendorong agar Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar segera berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltim serta Kementerian Perikanan dan Kelautan. Huna kembali memperjelas terkait mekanisme pemberian bantuan untuk nelayan di wilayah pesisir dan laut.

“Kami minta aturan aturan itu diperjelas. Kalau semisal bertumpu pada program bantuan dari Pemprov, kami khawatir mereka akan kewalahan,” terangnya.

Dari hal itu pun, besar harapan Bahar agar para nelayan pesisir nantinya tidak mengalami hambatan dalam menerima bantuan. Sehingga Bahar menargetkan sebelum pembahasan APBD-P 2021 dan APBD Murni 2022 permasalahan tersebut harus segera terselesaikan.

“Intinya jangan sampai nelayan-nelayan yang ada di pesisir Kaltim mengalami hambatan. Kan nanti repot kalau tiba-tiba sudah dianggarkan dalam APBD tapi tidak bisa di realisasikan bantuannya. Saya minta sebelum masuk ke pembahasan APBD-P dan APBD Murni tahun 2022, permasalahan itu harus clear,” urai politisi PAN itu

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kukar Muslik menanggapi jika pemberian bantuan terhadap nelayan pesisir telah diatur dalam Pemendagri nomor 90 tahun 2019 terkait dengan nomenklatur perencanaan bantuan keuangan daerah. Muslik mengakui bahwa memang kegiatan pemberian bantuan fasilitas sarana dan pra sarana untuk nelayan di pesisir laut menjadi wewenang Pemprov.

“Jadi kabupaten/kota itu untuk bantuan di perairan umum. Aturan itu berlaku di seluruh Indonesia. Untuk kaitannya dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan pesisir memang wewenangnya Pemprov,” ucap Muslik.

Adapun ketika ditanya tentang masa pembelakuan, Muslik juga menjelaskan jika aturan pemberian bantuan sarana dan pra sarana untuk nelayan di wilayah pesisir tersebut mulai berlaku di tahun 2022 mendatang.

“Memang sekarang kabupaten kota tidak berwenang. Aturan itu pun berlaku ditahun 2022. Sedangkan tahun 2021 ini masih menggunakan aturan yang lama,” tandasnya. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top