POLITIK

Legislator Kaltim Dorong Pengawasan Aktivitas Tambang Ilegal

Perwakilan Anggota Komisi II DPRD Kaltim Saat Melakukan Kunjungan di KPHP Santan. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Pemanfaatan kawasan hutan produksi menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah Kaltim. Namun ancaman permasalahan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan ilegal membuat pengelola kawasan hutan produksi harus selalu waspada agar tidak diambil alih oleh tambang ilegal.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang melakukan kunjungan bersama perwakilan Komisi II DPRD Kaltim ke Kawasan Pemanfaatan Hutan Produksi (KPHP) Santan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) beberapa waktu silam.

Legislator yang akrab disapa Bahar tersebut mendorong pengelola KPHP Santan senantiasa mengawasi aktivitas tambang ilegal di wilayah produksinya. Menurutnya, permasalahan tambang ilegal yang cukup masif akhir-akhir ini dapat merusak wilayah pengelolaan hutan produksi.

“Kami berharap KPHP Santan mengawasi jangan sampai ada tambang-tambang ilegal yang masuk. Karena ancaman tambang ilegal ini kan cukup masif. Lalu kelompok tani hutan yang sudah dibentuk disana juga diharapkan dapat ikut terlibat langsung untuk senantiasa menjaga kawasan hutan produksi ini,” ujar Bahar.

KPHP Santan merupakan KPH yang ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah (KPHL) dan (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah kerja 267.068 hektare.

Wilayah Kerja KPHP Santan berada di sebagian Kabupaten Kutim, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Bontang Provinsi Kaltim.

Dalam Wilayah KPHP Santan terdapat Kawasan Hutan yang belum dibebani Hak/ijin Pemanfaatan atau penggunaan kawasan, kawasan tersebut selanjutnya disebut dengan Wilayah Tertentu (WT). Luas WT pada KPHP Santan adalah 35.417 Hektar.

Bahar juga menjelaskan bahwa di wilayah KPHP Santan terdapat 14 izin perusahaan, dan sebanyak 3 izin Hutan Tanam Industri (HTI) pengelolaan kayu. Kendati demikian, masih ada wilayah seluas 35.000 hektare yang belum memiliki izin namun memiliki potensi hasil pertanian unggul.

“Salah satunya yang kita kunjungi di Desa Suka Rahmat di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim. Wilayah ini semuanya wilayah kawasan hutan. Terutama hasil pertanian yang paling unggul itu kopi, jeruk dan durian,” terangnya.

Melihat potensi tersebut, Bahar kembali menegaskan jika pengelola KPHP Santan diharapkan dapat senantiasa mengawasi aktivitas tambang ilegal di sekitar wilayah produksi hutan. Antara lain dengan cara memperkuat komunikasi bersama masyarakat sekitar yang diberikan wewenang untuk mengelola hasil hutan produksi.

“KPHP Santan diharapkan dapat mengawasi, jangan ampai ada tambang-tambang ilegal yang masuk. Mereka juga harus membangun komunikasinya dengan rakyat yang sudah diberikan kewenangan untum mengelola hasil hutan. Kalau ada tambang ilegal harus dilaporkan. Sehingga tidak terjadi pengerusakan, karena hutan ini semakin hari semakin habis,” pungkas Bahar. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top