METROPOLIS

Pemulihan Lingkungan Pascabanjir, Pemprov Kalsel Diminta Lebih Banyak Berperan

Wamen LHK Alue Dohong. (Foto: Humas KLHK)

JAKARTA, Kate.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta lebih banyak berperan dalam upaya pemulihan pascabanjir. Pasalnya pemprov yang lebih tahu perihal kondisi di lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong saat berkoordinasi dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Alue mengatakan jika paling tidak terdapat lima aspek yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam upaya pemulihan lingkungan pascabanjir. Salah satunya adalah aspek perencanaan.

Untuk menyusun aspek perencanaan ini harus didukung data yang kuat, dan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov Kalsel. Termasuk penyiapan Early Warning System tentang banjir.

Oleh karenanya Pemprov Kalsel telah menyusun kerangka rencana aksi integratif berbasis metode rapid assessment banjir. Kerangka ini berisi rencana analisis berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor antropogenik penyebab banjir Kalsel.

Untuk kemudian diwujudkan menjadi rencana aksi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang yang meliputi tindakan vegetatif, tindakan sipil teknis, tindakan pemberdayaan masyarakat. Serta tindakan kebijakan regulasi dan antisipasi, hingga mekanisme pelaksanan dan strategi pembiayaannya.

Kajian dilakukan fokus pada DAS Barito dan DAS Tabunio, dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang menyebabkan banjir pada Januari 2021 lalu dan 5 tahun terakhir. Dari kajian awal, terungkap jika perlu analisis lebih rinci di Daerah Tangkapan Air (DTA) Alalak. Juga di DTA Amandit, DTA Riam Kanan, DTA Tabalong Kiwa, DTA Negara, DTA Tapin, DTA Batang Alai dan DTA Pulau Laut.

Kajian yang lebih rinci tersebut diharapkan akan menghasilkan Peta dan profil kawasan banjir setiap DTA. Model banjir setiap DTA, matrik kebutuhan infrastruktur ekologis, rencana aksi tingkat tapak setiap DTA, skema pembiayaan pembangunannya, dan mekanisme pelaksanaannya.

Menanggapi kerangka rencana aksi yang disusun Pemprov Kalsel tersebut, KLHK sangat mengapresiasi dan menyambut baik. KLHK menyarankan tambahan beberapa hal yang harus menjadi pokok perhatian. Agar hasil kajian makin lengkap dan komprehensif agar dapat segera dilaporkan kepada presiden untuk segera diputuskan langkah terbaik selanjutnya

“Dokumen rencana kajian ini harus difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita segera bisa kerja, kalau besok bisa selesai, bagus, agar nanti kita lapor ke Bu Menteri LHK untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden” ujar Alue Dohong, Rabu (3/2/2021).

Wamen Alue Dohong berharap Pemerintah Kalsel akan lebih banyak berperan dalam menyusun rencana aksi strategis ini. “Karena yang paling tahu kondisi adalah Pemerintah Kalsel,” imbuhnya.

Penyusunan hasil kajian secara menyeluruh terhadap penyebab banjir Kalsel dan rekomendasi penanganan yang bersifat komprehensif & integratif ini direncanakan selesai pada Bulan Desember 2021. KLHK berharap dalam penyusunannya melalui koordinasi tingkat kementerian dan lembaga bersama Pemprov Kalsel, hal ini penting agar pelaksanaan aksi-aksi strategis dapat sinergis antar pihak-pihak terkait.

Selanjutnya Wamen LHK mengusulkan agar setelah didapatkan hasil dari kajian ini nanti, melalui Menteri LHK agar dibahas pada rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

“Kalau sudah selesai semua ini, kita harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya untuk tindak lanjut, dan Rapat ini akan dipimpin Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,” tegas Alue. (luk)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top