METROPOLIS

Banyak Pegawai Positif Covid-19 Hambat Kegiatan Pemkab Kutai Kartanegara

Suasana RDP antara DPRD dan Pemkab Kukar, Senin (1/2/2021). (Foto: Hik/kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyayangkan belum adanya kegiatan pemerintah kabupaten (Pemkab) yang berjalan. Rupa-rupanya hal tersebut salah satunya karena banyak pegawai pemkab yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal sangat menyayangkan kegiatan pemkab belum ada yang berjalan. Mencakup kegiatan dalam bentuk proyek maupun bantuan untuk rakyat.

Padahal jika saja mulai jalan, sangat berdampak sekali terhadap perekonomian daerah.

“DPRD ingin kegiatan Pemkab itu berjalan di awal tahun. Kalau sebelum-sebelumnya setiap Mei baru jalan, akhirnya perekonomian daerah lambat di awal tahun, ” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemkab, Senin (1/2/2021).

Selain itu menurut Andi, jika belanja pemerintah lebih di awal, tagihan tidak menumpuk di akhir tahun. Agar pelajaran pemkab memiliki utang dengan kontraktor di tahun 2020 tidak terulang lagi.

Sementara itu Asisten I Setkab Kukar Taufik Hidayat membeberkan alasan kenapa kegiatan pemkab belum jalan juga. Salah satunya karena pandemi Covid-19 di Kukar sangat parah. Pegawai yang terkonfirmasi Covid-19 terbilang banyak.

“Pegawai kami banyak yang positif Covid-19, malahan sudah timbul cluster perkantoran, sehingga pegawai yang lainnya, tidak berani untuk masuk kantor. Untuk itu kami mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH),” jelasnya.

Selain itu, proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Daftar Penggunaan Anggaran(DPA) tahun 2021 baru selesai. Nanti akan didistribusikan ke OPD-OPD untuk dibuatkan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Setelah itu bisa dilaksanakan kegiatan.

“Selain itu juga ada pergantian personel pelaksana kegiatan. Karena perubahan regulasi, yang mengharuskan kita menempatkan orang yang tepat,” tegasnya.

Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Tulus Sutopo juga mengakui adanya perubahan regulasi sistem keuangan. Sehingga input kegiatan baru selesai dan DPA di Disdikbud juga belum selesai dibuat.

“Kemungkinan sebentar lagi, kami sudah dapat DPA, dan bisa di SK kan PPTK, dan bisa segera berjalan kegiatan di Disdikbud, ” jelas Tulus. (hik)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top