METROPOLIS

Kasus Pertambangan Ilegal di Kaltim Tuai Sorotan Pemerintah Pusat

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Kasus pertambangan ilegal di Kaltim menjadi perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini diungkapkan Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan, Subhan.

Khusus dalam penanganan salah satu kasus pertambangan ilegal di wilayah Sebulu dan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Balai Gakkum Kalimantan masih menunggu instruksi dari Pusat guna sinergitas penanganannya.

“Kejadiannya tersebut masif, sehingga pusat mengambil alih penanganannya. Kami telah mendukung data dan informasi yang diperlukan,” sebut Subhan.

Kasus penanganan penambangan ilegal di Tahura juga menjadi perhatian. Meski telah berulang kali Balai Gakkum Kalimantan melakukan penegakan hukum, faktanya sampai saat ini masih terdapat aktivitas penambangan ilegal di daerah tersebut.

Terkait berlakunya peralihan penanganan yang diambil alih pusat, Subhan menegaskan bukan berarti Balai Gakkum LHK Kalimantan tidak lagi menangani kasus tambang di daerah Sebulu maupun tempat lainnya. Secara tugas, fungsi dan kewenangan, Balai Gakkum LHK Kalimantan masih tetap menjalankan tugas tersebut dengan mengikuti instruksi pusat.

“Namun sebagai institusi vertikal kami mengikuti arah kebijakan pusat, dan dalam pelaksanaan penegakan hukum tambang illegal tersebut pusat akan bersama-sama Balai Gakkum Kalimantan,” bebernya.

Perlu diketahui, sepanjang tahun 2020 Balai Gakkum Wilayah Kalimantan telah menangani 57 kasus pertambangan ilegal. Sejak 2018 sampai saat ini, untuk kasus tambang sudah 21 kasus telah P-21 dan sebagian besar sudah vonis dan beberapa kasus masih dalam proses persidangan. (fer)

Editor: Lukman Maulana

Comments

BERITA TERBARU

To Top