POLITIK

Pengambilalihan Kewenangan Izin Minerba Berdampak Positif dan Negatif bagi Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Pengambilalihan kewenangan izin pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Kaltim oleh pemerintah pusat dinilai memiliki sisi positif dan negatif. Seperti diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim tersebut menerangkan jika dialihkannya kewenangan izin pengelolaan minerba di pusat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020 memiliki dampak positif. Yaitu mengurangi dominasi dan penguasaan Izin Usaha Pertambangam (IUP) di kelompok-kelompok tertentu.

“Saya yakin pemerintah pusat lebih selektif profesional dalam bagaimana meng-crosscheck kelengkapan dokumen tentang syarat-syarat utama sebelum melakukan pertambangan,” ujarnya, Kamis (24/12/2020).

Di sisi lain, untuk dampak negatifnya Syafruddin menilai jika pemerintah daerah telah kehilangan kewenangan terkait dengan izin pengelolaan minerba. Meskipun dirinya tetap berharap jika diambilalihnya izin pengelolaan minerba kepada pemerintah pusat dapat menjadi solusi atas permasalahan pertambangan di Kaltim.

“Dengan diambil alih oleh pusat semoga aja semuanya klir. Karena ruwet sebenarnya ini soal tumpang tindih, terutama ada lahan yang tidak boleh ditambang,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top