POLITIK

Raperda KIK Maloy Belum Disahkan, Pansus Diminta Revisi RTRW

Ketua Pansus KIK Maloy DPRD Kaltim Jahidin. (Foto : Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Industri Khusus (KIK) Maloy DPRD Kaltim Jahidin mengatakan pihaknya terus melakukan upaya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut dilakukan meningat belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KIK Maloy saat Rapat Paripurna Ke-37 beberapa waktu silam. Dikarenakan masih ada arahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.

“KIK Maloy ini masuk ke dalam teknis. Sehingga digabungkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten kota yang nantinya akan direvisi. Pekerjaan pansus saat ini juga merupakan masukan ke RTRW ini,” jelas politisi Fraksi PKB ini, Selasa (15/12/2020).

Adapun dari arahan tersebut Jahidin mengaku jika Pansus diminta berkoordinasi kepada Pemprov Kaltim untuk merevisi RTRW Kaltim dengan menyesuaikan pada aturan yang lebih tinggi. Salah satu contohnya penyesuaian terhadap pemberlakukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

“Revisi RTRW itu nantinya menyesuaikan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi. Tidak kalah pentingnya, ada beberapa arahan-arahan di dalam UU Cipta Kerja,” sambungnya.

Oleh karena itu Jahidin pun menegaskan jika RTRW Kaltim harus segera dilakukan revisi agar KIK Maloy bisa beroperasi. Sehingga Raperda tersebut kembali akan dimasukan ke dalam program prioritas di tahun 2021.

“Sehingga, RTRW akan menjadi dasar untuk beroperasinya KIK Maloy. RTRW pun diproyeksikan menjadi Perda prioritas pada 2021 karena sifatnya sangat darurat,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top