POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Minta Jangan Ada PHK di Masa Pandemi

Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi. (Foto: Hik/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Ketua Komisi I Supriyadi berharap tidak ada opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan oleh perusahaan yang masih beroperasi. Pasalnya pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat mengalami penurunan drastis.

“Saya berharap perusahaan yang juga terdampak Covid-19 dan masih bertahan untuk tidak mengeluarkan opsi PHK,” ucap Supriyadi.

Dia mengakui, perusahaan ingin tetap bertahan di saat pandemi. Di satu sisi karyawan juga tetap harus bekerja agar ada pemasukan.

Ketua PAN Kukar ini menambahkan, dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha perusahaan dan pekerjaan masyarakat. “Penetapan UMK 2021 harus menguntungkan perusahaan dan karyawan,” jelasnya.

Supriyadi mengatakan belum lama ini dirinya didatangi karyawan perusahaan sawit. Mereka menyampaikan keluhan terkait upah kerja. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan menerapkan sistem pengupahan borongan dan ini besarannya sangat tidak layak. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kukar bisa memperhatikan keluhan buruh sawit tersebut.

“Kami terima keluhan ada pembayaran upah tidak sesuai UMK. Ini membuat kami prihatin, ” tuturnya.

Supri mengharapkan, penetapan UMK Kukar 2021 jangan sampai mengalami penurunan besarannya dengan UMK 2020. Supri menyarankan minimal sama besarannya. Pasalnya kasihan juga para pekerja jika upahnya di tahun depan alami penurunan.

“UMK Kukar tahun ini Rp 3,1 juta, saya berharap jangan dikurangi besarannya. Kita harus perhatikan juga nasib buruh dan karyawan,” tandasnya. (hik)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top