POLITIK

Pansus Maloy DPRD Kaltim Siapkan Uji Publik Raperda KIK

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin.

SAMARINDA, Kate.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyampaikan perkembangan terkini Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Industri Khusus (KIK) Maloy. Legislator yang akrab disapa Saleh tersebut mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KIK Maloy.

“Insyaallah sebelum masa sidang III ini berakhir. Akhir tahun 2020 ini kami akan lakukan proses uji publik kemudian akan berlanjut dalam proses melakukan konsolidasi,” terang Saleh saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2020).

Politisi Fraksi Golkar tersebut juga menambahkan jika sebelumnya Raperda KIK Maloy sudah disepakati. Dalam dua prinsip perjanjian substansi dan pertanggungjawaban bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim.

“Kan itu ada dua prinsip perjanjian substansi yang sudah ditandatangani oleh pihak Pemprov Kaltim. Termasuk juga pertanggungjawaban dari pihak Gubernur Kaltim terkait dengan kajian persetujuan substansi,” tambahnya.

Atas terpenuhinya kedua unsur perjanjian itu, selanjutnya Raperda KIK Maloy akan segera dilakukan uji publik. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan ruang kepada stakeholder agar dapat menyampaikan masukan terkait dengan proses penyempurnaan Raperda KIK Maloy.

“Nah setelah itu tahap selanjutnya kami lakukan uji publik yang akan memberikan ruang kepada masyarakat dan tokoh-tokoh. Lalu pihak stakeholder yang ada termasuk dalam hal ini Pemkab Kutim dan beberapa organisasi masyarakat yang berkecimpung dalam bidang lingkungan. Itu dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan proses penyempurnaan draf Raperda ini,” terangnya.

Lanjut Saleh, rangkaian uji publik tersebut nantinya ditargetkan pansus untuk segera dilakukannya proses persetujuan sebelum masa sidang bulan Desember berakhir. Dalam prosesnya, pansus juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Tetapi kami targetkan sebelum masa sidang berakhir Desember ini kita sudah melakukan proses persetujuan, karena kita sudah melakukan konsultasi ke Kementrian ATR/BPN dan tinggal tahapan masuk loketnya, karena saat ini baru tahap pra loket,” jelasnya.

“Dan itu dipersiapkan nantinya pada saat uji publik, draf Raperda itu akan coba kita suarakan lagi dengan pihak Kementrian ATR/BPN maupun Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, Red.),” pungkas saleh. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top