POLITIK

Rekomendasi Bawaslu RI Terkait Calon Bupati Kutai Kartanegara Sulit Dieksekusi

Surya Irfani. (Foto: FB Surya Irfani)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Peneliti Pusat Study Ilmu Sosial dan Politik Fisipol Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong Surya Irfani punya kajian tersendiri. Menanggapi rekomendasi Bawaslu RI terkait pendiskualifikasian Calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Kata dia hal tersebut tidak bisa dieksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar. Dengan alasan yang kuat karena pasal yang dikenakan sudah tidak berlaku lagi.

“Pasal yang dikenakan, di rekomendasi Bawaslu RI pasal 71 ayat 3 UU Nomor 1 tahun 2015. Sedangkan UU tersebut sudah diganti dengan UU nomor 10 tahun 2016. Pasal yang digunakan tidak relevan lagi,” ucap Irfan, Rabu (18/11/2020) sore.

Dia menyebut, apa yang dilakukan Bawaslu RI dengan mengenakan pasal tersebut untuk menjerat calon Bupati Kukar terkesan tidak hati-hati. Karena memang redaksinya sudah berubah dan tidak bisa dikenakan lagi. Jika alasannya merugikan paslon lainnya, ini tidak ada yang dirugikan.

“Di pasal yang dipakai jika merugikan paslon lainnya, paslon yang dirugikan yang mana belum jelas. Kukar hanya satu paslon saja,” jelasnya.

Terkait si pelapor yang langsung melaporkan ke Bawaslu RI tidak ke Bawaslu di daerah, Irfan masih menghubungkan terkait pasal yang digunakan. Makanya laporannya di tingkat Bawaslu Kaltim dan Kukar tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dilanjutkan.

“Kemungkinan ini ada beda persepsi antara Bawaslu RI dengan di daerah,” ucapnya.

Irfan menyebut Pilkada Kukar dinamis karena hanya diikuti satu paslon saja Edi Damansyah-Rendi Solihin yang akan melawan kolom kosong. Namun kolom kosong mendapatkan keuntungan diakomodasi oleh negara ikut pemilu, bukan peserta pemilu.

Sementara itu Anggota Komisioner Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan, menyikapi dan mengajak masyarakat Kukar untuk tetap menjaga kondusivitas daerahnya. Jika kondisi Kukar tidak kondusif, maka yang dirugikan masyarakat Kukar sendiri.

“Tahapan Pilkada Kukar berjalan saja seperti biasa, sambil menunggu keputusan dari KPU RI,” terangnya. (hik)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top