POLITIK

Legislator Dorong Pembentukan Perda Perlindungan Anak di Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA, Kate.id – Kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi setiap tahunnya di Kaltim. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mendorong terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak di Kaltim.

Legislator Fraksi PKS tersebut mengatakan Perda Perlindungan Anak saat ini memang sudah ada yaitu Perda nomor 6 tahun 2012. Namun menurutnya perda itu terbentuk sebelum UU Perlindungan Anak disahkan.

“Dari turunan UU Perlindungan Anak kan kita sebelumnya sudah punya Perda perlindungan anak yaitu Perda nomor 6 tahun 2012. Ini kan sudah cukup lama delapan tahun. Pada saat pembentukan Perda tersebut, UU Perlindungan Anak belum ada,” ucapnya, Sabtu (14/11/2020).

Dari hal itu, Fitri menilai bahwa Perda Perlindungan Anak harus dilakukan perubahan. Karena selisih empat tahun dari disahkannya UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2016.

“UU Perlindungan Anak sendiri nomor 35 tahun 2016. Jadi selisih 4 tahun, karena itulah kita di Komisi 4 berisiatif untuk Perda Perlindungan Anak tahun 2012 ini mau kita lakukan perubahan,” terangnya.

Adapun dari usulan pembuatan Perda tersebut Fitri juga menerangkan bahwa sebelumnya Perda Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2012 belum mengacu pada UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2016. Sehingga perlu menurutnya dibuatnya Perda Perlindungan Anak nanti yang mengacu pada turunan UU tersebut.

“Karena ternyata kalau pada saat itu belum ada UU-nya maka saran saya justru sebaiknya dilakukan pembuatan perda baru saja. Alasannya kalau pada perda pertama itu acuannya bukan pada UU. Sedangkan sudah ada UU-nya. Maka kami membuat perda atas dasar menurunkan UU yang sudah ada,” terangnya.

Oleh karena itu, dari usulan pembuatan perda tersebut Fitri berharap dewan bisa lebih leluasa memberikan item-item tambahan. Yang salah satunya menyangkut tentang hak perlindungan anak serta beberapa item penting lainnya.

“Sehingga dengan melakukan pembuatan perda baru kami bisa lebih leluasa untuk memberikan item-item tambahan. Seperti masalah hak anak itu yang tidak hanya tentang perlindungan,” sebutnya.

“Tetapi ada lima klaster perlindungan hak anak. Antara lain ada hak sipil, hak registrasi sebagai warga negara, terus masalah anak yang tidak punya akta, juga hak pengasuhan, hak kesehatan dan hak pendidikan,” tambah Fitri. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top