POLITIK

DPRD Kaltim Optimistis Raperda Retribusi Dapat Tingkatkan PAD

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kaltim telah menggelar uji publik terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Di antaranya Reperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perubahan Kedua atas Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Kegiatan Uji Publik kali ini digelar di Balroom Hotel Mercure Samarinda dan diikuti perwakilan DPRD Kaltim serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi, Selasa (17/11/2020).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengharapkan ketiga raperda tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dirinya tidak menginginkan seperti beberapa raperda sebelumnya yang dibatalkan saat diajukan ke pemerintah pusat.

“Tadi dari akademisi juga menyampaikan bahwa nasib reperda ini jangan sampai kayak raperda-raperda sebelumnya. Ketika sampai di pemerintah pusat kemudian itu dibatalkan,” ungkapnya.

“Jadi kami ingin raperda ini berfungsi dengan baik, sehingga kami sepakat untuk selalu melihat bahwa pengayaan terhadap raperda ini berdasarkan payung hukum yang ada di atasnya,” tegas Veridiana.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan jika ketiga raperda itu nantinya akan menjadi acuan dengan melampirkan penetapan terhadap harga retribusi. Dirinya tidak ingin jika nantinya penetapan objek retribusi tidak menyesuaian terhadap indeks di masyarakat.

“Lalu penetapan terhadap harga retribusi, karena Raperda ini ujung-ujungnya kan akan melampirkan penetapan harga terhadap objek retribusi yang harus ada dasar acuannya. Itu yang diminta untuk dipertegas. Jangan sampai penetapan objek retribusi ini tidak menyesuaikan terhadap indeks yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Veridiana juga menjelaskan jika tahapan ketiga raperda tersebut sudah mencapai 80 persen. Setelah diujipublikkan, pihaknya nanti akan meminta persetujuan pimpinan DPRD Kaltim. Yang kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Jika telah disetujui oleh Kemendagri, maka raperda tersebut sudah bisa diimplementasikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati menambahkan jika target retribusi daerah tahun 2021 akan disesuaikan di atas Rp 20 miliar.

“Kami juga mengikuti pemberlakuan tarif-tarif yang masuk dalam retribusi ini,” ungkap Ismi, sapaan akrabnya.

Melihat hal tersebut, dia optimis jika ke depan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penigkatan pendapatan daerah.

“Jadi kami optimistis ke depan pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ada. Sehingga dari sisi pendapatan daerah secara umum ini akan meningkat. Kami juga optimistis mudah-mudahan kegiatan nanti sudah bisa dilakukan secara normal,” harapnya. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top