POLITIK

DPRD Kaltim Tunda Dua Usulan Proyek Multi Years Contract

Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kaltim menunda dua usulan proyek tahun jamak atau multi years contract (MYC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry.

Kata dia, pihaknya kembali mempertanyakan terkait usulan Pemprov Kaltim terhadap rencana pembangunan kedua proyek MYC. Di antaranya fly over di ruas Jalan Rapak Kota Balikpapan dan RS Abdul Wahab Syahrani (AWS) di Samarinda.

Selaku perwakilan anggota dewan, Sarkowi menyebutkan jika kedua proyek tersebut seharusnya diusulkan terlebih dahulu kepada Komisi III DPRD Kaltim. Sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Jadi kedua proyek MYC itu harus mengikuti aturan Permendagri. Idealnya secara aturan itu proyek MYC harus lebih dahulu ada usulan dari gubernur kepada DPRD Kaltim. Kemudian ditindaklanjuti usulan itu dan didisposisilah melalui pimpinan dewan ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD, Red.). Dalam hal ini yang membidangi terkait infrastruktur adalah Komisi 3,” terangnya, Senin (9/11/2020).

Melalui hal itulah yang menjadi dasar Komisi III untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Dalam menindaklanjuti usulan kedua proyek MYC tersebut.

“Komisi III nantinya akan melalukan kajian terlebih dahulu. Baik kajian terkait dengan persyaratan atau prosedur maupun terkait dengan tahapan dan anggaran,” sambung politisi Fraksi Golkar itu.

Lanjut Sarkowi, jika kajian usulan proyek MYC disetujui oleh pimpinan dewan, barulah DPRD Kaltim membuat surat MoU. Yang akan jadikan dasar Badan Anggaran (Banggar) untuk menindaklanjuti berapa besaran anggaran kedua proyek MYC.

“Nah MoU itulah yang menjadi dasar Banggar untuk menindaklanjuti besaran anggarannya,” terang Sarkowi.

Namun lagi-lagi menurut legislator asal Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut, Pemprov Kaltim tidak melalui semua proses itu. Malahan Sarkowi mengeluhkan mengapa kedua hal tersebut baru diusulkan di saat pembahasan APBD Kaltim 2021 sedang berjalan.

“Tetapi sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Malah sekarang usulan dari Pemprov tersebut mssuknya terlambat, dan baru masuk saat pembahasan APBD Kaltim 2021 sedang berjalan. Karena kalau MYC itu kami setujui justru aneh. Masa MoU-nya belum ada kok sudah dianggarkan, kan ini malah aneh,” bebernya.

Atas masalah itulah dewan telah sepakat untuk melakukan pending atau menunda kedua usulan proyek MYC dari Pemprov Kaltim. Sembari membuat hasil kajian dan melakukan tinjauan di lapangan.

“Sehingga dari masalah itu Komisi III masih memerlukan waktu untuk mengkaji. Tahapan pembahasan KUA-PPAS sudah mendesak. Terus Komisi III belum mengeluarkan kajian karena ada dua objek. Jadi kami harus turun ke lapangan dahulu. Sehingga kami meminta supaya MYC kita pending dulu,” pungkasnya. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top