POLITIK

Belajar dari Kasus PT AKU, Legislator Kaltim Dorong Perusda Lebih Transparan

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Penetapan mantan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agro Kaltim Utama (AKU) oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal mendapat tanggapan legislator Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Baharuddin Demmu mengatakan, awalnya Komisi II DPRD Kaltim sudah berkali-kali melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim yang bermasalah terutama PT AKU. Perusda tersebut dinilai bermasalah karena tidak pernah lagi beraktivitas memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim sejak tahun 2016 silam.

“Memang Komisi II DPRD Kaltim sudah beberapa kali melakukan evaluasi tentang Perusda bermasalah di Kaltim. Dalam kasus kali ini, kami pun tidak menemukan adanya aktivitas dari PT AKU tersebut,” ungkap Baharuddin kepada Kate.id melalui sambungan telepon.

“Setelah ditelusuri Perusda itu juga tidak pernah berkontribusi untuk PAD Kaltim sejak tahun 2016. Sementara penyertaan modal yang diterima kan kurang lebih Rp 32 Miliar,” tambahnya.

Dari persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim telah meminta Biro Ekonomi Pemprov Kaltim memberikan somasi terhadap perusda yang bermasalah. Termasuk PT AKU yang pada saat itu tidak kunjung memberikan laporan pertanggungjawaban.

“Sehingga beberapa kali kami pertemuan dengan Biro Ekonomi Pemprov Kaltim juga kami minta supaya mereka punya target waktu untuk mensomasi perusda yang bermasalah. Pada waktu itu jika PT AKU tidak bisa mempertanggungjawabkan laporannya, harapan kami lebih baik dilaporkan saja ke Kejaksaan atau Kepolisian,” tegas Bahar.

Atas ditetapkannya status tersangka mantan Direktur PT AKU, legislator dari Fraksi PAN tersebut mengapresiasi kinerja Kejati Kaltim. Karena menurutnya hal itu sudah tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan perusda.

“Sekarang Kejati Kaltim sudah bekerja dan Komisi II mengapresiasi itu. Terutama terhadap penyelesaian dana-dana penyertaan modal kepada Perusda. Jadi saya kira langkah ini sudah tepat dalam rangka untuk menyelesaikan masalah di perusda. Di mana mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil penyertaan modal,” tegasnya.

“Ini juga kami mewanti-wanti supaya perusda yang lain kami harus transparankan penggunaan dana-dana yang disertakan. Terutama Perusda yang sudah dapat penyertaan modal,” pungkas Bahar. (fer)

Editor: Lukman M Fathony

Comments

BERITA TERBARU

To Top