CATATAN

Menguji Netralitas KPU dalam Pilkada Serentak

Muhammad Saleh. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Muhammad Saleh*

DALAM sebuah diskusi, seorang teman menyampaikan kepada saya, bahwa sering kali dalam pemilihan umum kita mempunyai hak pilih, tetapi tidak punya hak menentukan.

Lebih lanjut dia mengungkapkan rasa skeptisnya kepada penyelenggara pemilukada yang dalam hal ini adalah KPU. Baginya, hasil pemilihan/perolehan suara saat pencoblosan yang terjadi di tiap-tiap TPS boleh jadi berbeda dengan pengumuman yang ditetapkan oleh KPU.

Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena KPU masih diisi oleh manusia, ada potensi terpengaruh oleh kekuatan politik sehingga mau tidak mau harus berlaku curang. Layaknya wasit dalam pertandingan sepak bola gajah.

Seketika saya teringat kasus Harun Masiku (Caleg PDI Perjuangan) yang memberi suap kepada Wahyu Setiawan (Eks Komisioner KPU) agar diberikan hak Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Almarhum Rezky Aprilia (Anggota DPR RI). Berita ini sempat ramai di jagat media saat itu.

Dan yang lebih menarik, setelah Wahyu Setiawan didakwa oleh KPK menerima suap, dia mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk mengungkap berbagai kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada saat Pemilu Pilpres bahkan Pilkada di berbagai daerah.

Jika apa yang dikatakan oleh Wahyu Setiawan adalah benar, bahwa dia akan membongkar kasus kecurangan yang dilakukan oleh KPU pada saat Pilpres dan Pilkada, maka saya pikir apa yang disampaikan oleh teman saya itu cukup beralasan.

Kendati demikian, patut diakui peran KPU sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu dari awal hingga akhir (memutuskan, menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu).

Artinya proses demokratisasi yang berlangsung di berbagai daerah pada Pilkada serentak 2020 ini sangat bergantung pada KPU sebagai penyelenggara. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya melibatkan peran serta rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. Tetapi kedaulatan rakyat atas pilihannya sangat ditentukan oleh KPU yang mampu bersikap jujur dan adil.

Terakhir, mengutip pernyataan mantan senator Amerika Robert F Kennedy, dia menyatakan, “Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi”.

Maka, hak kita sebagai warga negara adalah mengikuti pemilihan umum. Dan tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah memastikan bahwa pemilihan umum adalah wujud kedaulatan rakyat, bukan sebagai alat bagi praktik-praktik manipulatif. Amin. (***)

*Penulis adalah pengajar dan pegiat literasi media. Penulis juga merupakan pendiri sekaligus ketua komunitas Moderasi di Kabupaten Paser.

**Kate.id menerima kiriman tulisan opini dari pembaca. Kirimkan tulisan disertai identitas lengkap dalam format word, dengan melampirkan file foto berformat landscape melalui email redaksi@kate.id. Hak penerbitan menjadi keputusan redaksi. Tulisan yang terbit telah melalui penyuntingan redaksi tanpa mengurangi maksud pesan penulis. Semua materi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Comments

BERITA TERBARU

To Top