CATATAN

Urgensi Netralitas ASN dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020

Rahman Baidawi. (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh: Rahman Baidawi, SKM*

KONTESTASI Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi ajang untuk menentukan pemimpin di setiap tingkatan daerah atau kabupaten/kota. Berbagai cara dilakukan oleh bakal calon untuk menjadi pemenang hingga acap kali menggunakan cara yang tidak dibenarkan atau biasa disebut black campaign.

Tingginya tingkat indikasi kecurangan yang terjadi di pemilihan presiden sebelumnya berdasarkan beberapa portal media pemberitaan menjadi bukti bagaimana KPU dan Bawaslu mempunyai PR lebih banyak untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020 nantinya. Seiring dengan kondisi pandemi ini tentu saja akan ada mekanisme atau teknis yang berubah dan tidak menutup kemungkinan kecurangan-kecurangan baru akan muncul dan terjadi menghiasi kompetisi pilkada kali ini.

Kecurangan atau manipulasi proses penghitungan, penyebaran hoaks atau fitnah, serta masih adanya penyelenggaran yang tidak independen atau berpihak bahkan Apartur Sipil Negara (ASN) yang pada dasarnya harus bersikap netral justru ikut dalam arus pada dinamika politik antara para calon menjadi sekelumit permasalahan di pilkada serentak 2020 ke depannya.

Netralitas ASN merupakan sesuatu yang urgen untuk diperhatikan. Sebab jika salah satu calon yang memiliki kekuasaan di wilayah birokrasi pemerintahan maju dalam pilkada, maka akan terjadi pergeseran kepentingan hingga tidak menutup kemungkinan relasi kekuasaan di lingkungan birokrasi pemerintahan digunakan untuk kepentingan dari calon yang maju tersebut.

Delik pelanggaran netralitas ASN Pilkada yang diatur dalam undang-undang perlu menjadi acuan agar meminimalisasi tingkat keikutsertaaan atau bahkan meniadakan partisipasi ASN di kancah perpolitikan khususnya Pilkada serentak 2020. Berbagai aturan seperti Undang-undang Nomor 1 Pasal 70 dan 71 tahun 2018 terkait pelarangan calon untuk melibatkan ASN dalam kampanye dan pelarangan membuat keputusan yang menguntungkan salah satu calon menjadi lampu merah bagi ASN untuk ikut serta dalam kampanye salah satu calon.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 tahun 2018 juga mengatur bagaimana pengawasan netralitas ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 30, 31 dan 31 perlu diperhatikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Berbagai aturan tersebut sangat jelas mengatur bagaimana pelarangan ASN baik mendukung terang-terangan, mengikuti kampanye dan bahkan membuat keputusaan yang menguntungkan salah satu calon yang mengikuti pilkada.

Kabupaten Paser pun tak luput dari Pilkada serentak 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Netralitas ASN akan menjadi salah satu kunci kerberhasilan dalam memilih pemimpin yang benar-benar layak memimpin Paser Daya Taka sebagai julukan kabupaten Paser.

Ide dan gagasan dari calon yang terpilih nantinya diharapkan membawa kemajuan konstruktif bagi daerah. Agar visi kabupaten Paser yaitu mewujudkan masyarakat Paser yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius dapat direalisasikan bukan hanya menjadi harapan berkepanjangan bagi masyarakat Paser.

Sehingga setiap elemen dan poin sekiranya perlu diseimbangkan agar Pilkada Serentak 2020 khususnya Pilkada di Kabupaten Paser membawa perubahan masif. Menghilangkan berita hoaks yang pada intinya tidak menguntungkan siapapun harus diprioritaskan. Serta saling serang antar calon tidak terjadi hingga menimbulkan konflik lain dikemudian hari apalagi berujung pada tindakan kriminal yang tidak kita harapkan bersama.

Pilkada 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Paser seyogyanya melahirkan pemimpin yang betul-betul peduli akan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. (***)

*Penulis adalah pendiri Insan Cendikia Paser (ICP) dengan riwayat organisasi di antaranya Ketua Asrama Pelajar & Mahasiswa Kabupaten Paser, MPKPC Keluarga Pelajar & Mahasiswa Kabupaten Paser (KPMKP) cabang Samarinda 2019, kader HMI Cabang Samarinda, dan Pemuda Penggerak Masyarakat Long Kali (PPML).

**Kate.id menerima kiriman tulisan opini dari pembaca. Kirimkan tulisan disertai identitas lengkap dalam format word, dengan melampirkan file foto berformat landscape melalui email redaksi@kate.id. Hak penerbitan menjadi keputusan redaksi. Tulisan yang terbit telah melalui penyuntingan redaksi tanpa mengurangi maksud pesan penulis. Semua materi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Comments

BERITA TERBARU

To Top