POLITIK

Cari Solusi Tarif Tol Balsam, DPRD Kaltim Bakal Pertemukan Pemprov dan BPJT

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. (Foto: Ferry)

SAMARINDA, Kate.id – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mencari jalan keluar atas pro kontra mahalnya tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Veridiana menyampaikan hal tersebut setelah Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda di ruang rapat komisi II pada Selasa (7/7/2020).

Dirinya menjelaskan, PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda dan beberapa perusahaan lain yang termasuk perusahaan konsorsium adalah pihak berwenang mengelola jalan tol Balsam. Oleh karena itu beberapa perusahaan tersebut adalah investor untuk jalan tol Balsam.

“Jadi kami memanggil PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda. PT Jasa Marga adalah konsorsium yang mengelola tol Balsam. Jadi konsoriumnya juga ada beberapa perusahaan lainnya. Oleh karena itu mereka dari awal adalah investor,” sebutnya.

Secara garis besar mereka telah mengucurkan dana investasi sekira Rp 10 triliun. Dengan harapan Pemprov Kaltim dapat mendukung mereka dengan memberikan bantuan berupa dana stimulan.

“PT Jasa Marga menginvestasikan anggaran sekitar Rp 10 triliun di Jalan Tol Balsam. Dengan harapan dahulu ada bantuan dana stimulan dari Pemprov Kaltim,” katanya.

Namun Veridiana menuturkan di tengah perjalanan PT Jasa Marga Balikapapan-Samarinda ternyata menemukan banyak kendala terutama dalam masalah konstruksi tanah. Sehingga perusahaan konsorsium tersebut mau tidak mau ikut menambah biaya pembangunan tol karena konstruksi tanah yang lemah.

“Tetapi di dalam perjalanannya ternyata mereka menemukan banyak kendala, terutama di masalah konstruksi tanah. Karena tanah di Kaltim beda dengan di Jawa. Di sini tanahnya lemah. Sehingga mereka menambah lagi biaya,” ujarnya.

Setelah beberapa perencanaan, barulah perusahaan tersebut menghitung kembali nilai investasinya dengan pengembalian angka yang telah mereka gelontorkan. Sehingga ditemukan angka di atas Rp 1.250 yang menjadi acuan dalam tarif Jalan Tol Balsam.

Adik Suprianto selaku Direktur Keuangan PT Jasa Marga Balsam menjelaskan, ketika tarif tol Balsam diturunkan akan berdampak pada nilai investasi yang telah dikeluarkan.

“Jalan Tol Balsam merupakan salah satu proyek PSN yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2016 terkait percepatan pelaksanaan PSN. Karena sudah masuk proyek PSN, maka status kewenangannya ada di pusat,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan pro kontra terhadap mahalnya tarif tol, Veridiana berharap di masa yang akan datang pihaknya dapat melakukan lobi dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) di pusat. Hal tersebut perlu dilakukan karena pihak PT Jasa Marga tidak bisa menurunkan tarif tol karena akan mempengaruhi perhitungan Break Even Point (BEP) terhadap nilai investasi mereka.

“Harapannya ke depan kami bisa melakukan lobi dengan BPJT pusat untuk bagaimana mereka bisa membantu meringankan ini. Karena kalau diminta PT Jasa Marga Balsam untuk menurunkan harga, maka itu akan mempengaruhi BEP investasi yang mereka lakukan”, tegasnya.

Selain itu, Veridiana juga menginginkan pihaknya dapat menjadi narahubung untuk mempertemukan Pemprov Kaltim dan PT Jasa Marga Balsam bersama BPJT pusat. Hal tersebut dia harapkan agar BPJT pusat bisa kembali mempertimbangkan terhadap nilai investasi tarif tol Balsam.

Dia juga berharap BPJT pusat bisa memberikan proyek investasi lain kepada PT Jasa Marga Balsam agar tarif tol dapat diturunkan.

“Kami berharap dapat memberikan akses kepada Pemprov kaltim agar bisa bertemu BPJT pusat untuk meminta pertimbangan kembali. Seperti memberikan semacam kontribusi atau penggantian nilai investasi tol Balsam. Mungkin ada proyek lain yang bisa diinvestasikan BPJT yang bisa diberikan kepada PT Jasa Marga Balsam. Sehingga tarif tol bisa diturunkan,” harapnya.

Legislator tersebut juga memahami bahwa Pemprov Kaltim tidak bisa menginventarisasi masalah tarif tol Balsam sendirian. Oleh karena itu pihaknya harus mempertemukan Pemprov Kaltim bersama BPJT pusat.

“Pemprov Kaltim tidak bisa mengelola sendiri selama investornya dalah PT Jasa Marga Balsam. Harapannya kami akan membawa hal ini kepada pemerintah pusat terutama ke BPJT karena kita sepakat untuk menemui mereka,” ungkapnya. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top