POLITIK

Dorong Kemajuan Pendidikan, DPRD Kutai Kartanegara Bahas Mekanisme Pengangkatan Kepsek

Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono. (Foto: Hik/kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Siswo Cahyono menyayangkan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten. Lantaran dalam hal pengangkatan 25 kepala sekolah (Kepsek) yang baru, tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Kukar. Sehingga ditemukan kejanggalan yang harus dicarikan solusinya.

“Kami mendapatkan aduan dari kelompok masyarakat, bahwa 25 pengangkatan Kepsek yang baru, tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga pendidik menjadi Kepsek,” jabar Siswo usai Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Disdikbud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) dan Badan Pengawas Kabupaten(Bawaskab) Kukar, Senin(6/7/2020) sore.

Titik permasalahannya menurut Siswo, pengangkatan Kepsek tersebut tidak sesuai dengan syarat yang dijabarkan di Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Seperti mengangkat Kepsek yang tidak mempunyai Nomor Urut Kepala Sekolah (NUKS), karena belum pernah mengikuti pelatihan calon kepsek, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah(LPPKS) di Solo, yang menjadi syarat utama.

“Yang sudah pernah mengikuti pelatihan kepsek kok enggak diangkat, malah yang enggak pernah ikut pelatihan diangkat jadi kepsek. Ini membuat kami heran. Kan Disdikbud bisa konsultasikan dulu ke mitranya di Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan, namun ini tidak dilakukan,” ucap Siswo.

Dia sangat yakin jika dirembukkan secara bersama, maka persoalan yang dihadapi akan cepat selesai. Pasti ada solusi yang menjadi kebijakan strategis. “Jika diperlukan berjuang ke Kemendikbud, kami di DPRD juga sangat siap, karena menyangkut persoalan yang penting berhubungan dengan pendidikan,” sebutnya.

RDP Bersama Disdikbud dan OPD terkait, membahas pengangkatan 25 Kepsek yang baru, di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (6/7/2020). (Foto: Hik/kate.id)

Ditambahkan Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharudin, memang apa yang dilakukan Disdikbud Kukar mengangkat Kepsek yang baru ini bagai makan buah simalakama. Tidak dilakukan pengangkatan salah, dilakukan juga salah. Namun melihat kondisi di lapangan akhirnya Disdikbud terpaksa mengangkat kepsek meski terkesan tidak sesuai regulasi.

“Dari 25 kepsek yang baru diangkat, ada yang ditempatkan di Desa Tani Baru yang jauh tertinggal di Kecamatan Anggana. Dan sekolah tersebut, hanya punya satu orang PNS, yang lainnya THL semua, ini kan memprihatinkan,” ujar Baharudin, yang kebetulan dari daerah pemilihan Muara Badak, Marang Kayu, dan Anggana.

Giliran Plt Kadisdikbud Kukar Ikhsanudin Noor menjelaskan apa yang dipertanyakan DPRD Kukar. Pengangkatan 25 kepsek yang baru harus dilakukan, karena ada sekolah yang dipimpin Plt Kepsek lebih dari empat tahun.

“Sehingga kami harus mengangkat Kepsek definitif. Bahkan ini menjadi keluhan masyarakat, kenapa tidak ada Kepsek Definitif di sekolah anaknya, nanti bagaimana nasib ijazah, kan tidak boleh Plt Kepsek tanda tangani ijazah,” beber Iksanudin.

Selain itu kebijakan pengangkatan harus diambil karena 25 sekolah tersebut rata-rata berlokasi di daerah terjauh dan tertinggal. Jarang ada yang mau jika ditempattugaskan di sana. Belum lagi tunjangan Kepsek dinilai masih kecil, ini jadi alasan banyak yang menolak jadi kepsek.

“Untuk Pelatihan Kepsek yang digelar LPPKS Solo beberapa bulan terakhir, tidak menggelar pelatihan, karena imbas Covid-19. Apa yang sudah kami lakukan mengangkat kepsek yang baru, sudah kita konsultasi ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan(GTK) Kemendikbud, ” jelasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top