METROPOLIS

Dihadang Warga, Pemkot Samarinda Tetap Bongkar Bangunan di Bantaran Sungai Karang Mumus

Aparat satpol PP Pemkot Samarinda saat melakukan aksi penertiban rumah dan bangunan liar di jalur hijau Sungai Karang Mumus, Selasa (7/7/2020). (Dok. Humas Pemkot Samarinda)

SAMARINDA, Kate.id – Pemkot Samarinda mulai melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) area Pasar Segiri. Aparat yang mulai melakukan pembongkaran pada Selasa (7/7/2020), dihadang oleh ratusan warga setempat. Mereka menolak pembongkaran karena belum menerima kompensasi. 

Penertiban ini dalam rangka memuluskan langkah Pemkot Samarinda untuk normalisasi SKM dalam upaya mengatasi banjir di Ibu Kota Kaltim. Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Sugeng Chairuddin memimpin langsung penertiban tersebut. 

Aksi penertiban diawali dengan membongkar pagar milik Pemkot, baliho dan rumah warga. Namun sempat ditentang ratusan warga. Akhirnya diputuskan untuk membongkar rumah yang telah menerima uang santunan atau kerahiman sesuai hasil perhitungan tim appraisal yang ditunjuk oleh Pemerintah.

“Hari ini kita bongkar 7 rumah yang sudah menerima ganti rugi dan besok lagi 19 rumah akan dibongkar karena sudah menyerahkan nomor rekening, langsung kita bayar,” ucap Sugeng yang pernah menjabat Lurah Sidodadi di tahun 90-an.

Sekda Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin memimpin langsung penertiban tersebut. 

Sugeng menegaskan, penertiban hanya dilakukan di atas lahan sertifikat Pemerintah Kota Samarinda yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), daerah resapan banjir dan sungai akan dilakukan pengerukan oleh Korem.

“Kami mohon keikhlasan warga yang telah lama bermukim di atas tanah Pemerintah agar mendukung program Pemerintah, terutama upaya mengurangi masalah banjir yang bukan tiap 10 tahun, 4 tahun tapi sudah tiap tahun memberi dampak kepada 59.000 warga,” tutur Sugeng mantan Camat Sungai Kunjang ini.

Menurutnya, kalau ada yang bilang penertiban tidak memperhatikan kondisi ekonomi warga dipikirnya sangat tidak relevan. Karena Pemkot juga harus memikirkan nasib 59.000 warga yang menjadi korban langganan banjir.

“Mereka ini sudah sangat diuntungkan. Sekitar 30 tahun menempati tanah Pemerintah secara gratis, kalau dihitung-hitung saja dengan sewa per bulan Rp 250.000 selama 30 tahun totalnya warga harus mengeluarkan Rp 90 juta. Ini tidak kita minta, malah kami mohon untuk pindah dan mendapat santunan kerohiman sesuai luasan yang nilainya ada mencapai Rp 70 juta,” kata Sugeng.

Sebanyak 7 rumah atau bangunan berhasil dibongkar pada penertiban Selasa (7/7/2020)

Jadi, menurut Sugeng, tidak ada negosiasi karena memang merupakan tanah Pemerintah dan Pemerintah akan memberikan santunan kerohiman. “Bukan ganti rugi dan rumah penggantiannya. Tapi santunan kerohiman karena aturannya sekarang tidak ada lagi ganti rugi dan penggantian rumah. Kalau sampai memberikan uang ganti rugi dan rumah, sama saja kami melanggar hukum dan dipenjara,” tegas Sugeng.

Ia menegaskan tetap akan menertibkan rumah warga di RT 26, 27 dan 28 kelurahan Sidodadi yang berdiri di atas lahan pemkot. “Kalau uangnya tidak diambil, kita titipkan di pengadilan dan penertiban tetap jalan. Kalau ada yang belum dibayar, kita bayar dan bongkar. Yang belum dibayar ini karena mereka tidak menyerahkan nomor rekening. Jadi kita minta segera menyerahkan untuk pencairan kemudian kita bongkar,” tandasnya.

Sugeng memastikan, tidak ada negosiasi dan penertiban akan terus dilakukan setiap hari sampai tuntas. ”Pencairan tuntas, kemudian kita bongkar,” pungkas Sugeng.

Rudyanto salah satu tokoh masyarakat setempat mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Pemkot Samarinda dalam menertibkan rumah warga yang berada di bantaran SKM, sehingga bisa mengurangi persoalan banjir di kota ini.

“Kami berharap warga mau pindah dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika memang warga keberatan bisa diselesaikan di jalur hukum. Namun penertiban tetap berjalan, bukan ditunda-tunda lagi,” tegas Rudy. 

Warga Setuju Dibongkar, Tapi…

Ratusan warga menghadang aparay karena menolak rencana penertiban rumahnya oleh Pemkot Samarinda.

Aksi penolakan warga yang bermukim dibantaran SKM area Pasar Segiri ini sejatimya setuju dengan rencana normalisasi SKM untuk kemaslahatan warga lainnya. Hanya saja, menurut Ketua Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri, Andi Samsul Bahri, ada sejumlah syarat yang diminta oleh warga di RT 26,27 dan 28 yang rumahnya bakal dibongkar. 

Sejumlah syarat tersebut, yaitu, terkait penjelasan program normalisasi baik dari jarak maupun luasnya. Lalu, kepastian ganti rugi secara transparan dan berprikemanusiaan. Memberikan jaminan tempat tinggal atau hunian sementara bagi warga yang terdampak dan tempat relokasi, hingga pemkot wajib menjamin pembayaran yang diberikan benar- benar sampai ke tangan warga. 

Ia sangat berharap warga dapat rembuk bersama dengan pemkot sebelum pembongkaran dilakukan. “Kita setuju, asalkan syarat tersebut dipenuhi,” tegasnya. (tm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top