POLITIK

Pertanyakan Kredit Macet, DPRD Kaltim Minta Pemprov Optimalkan PAD

Suasana rapat paripurna Ke-15 DPRD Kaltim. (Foto: Ferry)

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-15 dengan agenda tanggapan/jawaban pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan dan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Jumat (3/7/2020).

Selama berjalannya paripurnayang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, para legislator kembali menaruh perhatiannya terhadap masalah perusahaan umum daerah (perusda) di Kaltim yang kini bermasalah. Seperti contohnya selama puluhan tahun Kaltim telah memiliki perusda tambang dan perkebunan. Namun hingga kini beberapa perusda tersebut bahkan tidak memiliki satupun lahan garapan sendiri.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun yang menanyakan secara terbuka di depan peserta rapat. Andi juga menanyakan mengapa perusda yang bergerak di sektor kehutanan hanya mampu melakukan dua kerja sama saja.

Dirinya menegaskan terkait permasalahan tersebut agar DPRD Kaltim segera mengevaluasi laporan nota keuangan terutama terhadap beberapa perusda yang minim kontribusi.

“Bagaimana mungkin perusda yang dibentuk untuk mengelola perkebunan tetapi tidak memiliki lahan sekalipun?” tanyanya.

Tidak hanya itu, permasalahan BUMD Perbankan milik daerah juga ikut menuai sorotan dewan. Para legislator menanggapi terkait pernyataan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang melaporkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim salah satunya disebabkan banyaknya kredit macet nasabah yang belum tertagih.

Kembali Andi Harun menyampaikan agar DPRD Kaltim hingga aparat berwenang dapat mencari tahu penyebab kredit macet tersebut. Dia bahkan meminta data nasabah yang mengalami kredit macet tersebut diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. Dirinya mengharapkan langkah tersebut dapat ditempuh guna meningkatkan kinerja laporan keuangan Kaltim.

“Karena pemprov sendiri yang memberikan jawaban menurunnya PAD disebabkan dari tidak tertagihnya nasabah macet. Mohon BPK bisa mengungkap siapa-siapa nasabah macet itu. Tidak usah di tutup-tutupi, ini dalam langkah untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan Pemprov Kaltim,” tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menanggapi terkait permasalahan perusda yang kembali disorot oleh legislator. Hadi mengaku bahwa masalah perusda adalah hal yang dia keluhkan selama ini. Terutama untuk perusda yang belum transparan dan belum memberikan hasil yang positif.

Hadi pun akan langsung memanggil delapan Dirut Perusda Kaltim yang bermasalah dan membahas tentang rencana pengurangan perusda yang tidak produktif. Dirinya menegaskan bahwa ingin mengevalusi dan mencari perusda mana saja yang efektif.

Bahkan Hadi juga berencana akan menambah perusda terutama untuk memaksimalkan participating Interest (PI) Blok Mahakam 10%.

“Intinya kami mencari mana yang lebih efektif sesuai dengan evaluasi nantinya. Kalau perlu ditambah perusda, misalkan untuk PI 10% itu kan harus satu aturan Kementerian ESDM yang menyatakan 1 blok 1 BUMD. Bahkan itu harus ditambah tidak bisa dikurangi. Kalau harus menambah perusda lagi kenapa tidak,” sebut Hadi. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top