HUKUM & KRIMINAL

OTT KPK di Kutai Timur, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi

Bupati Kutai Timur Ismunandar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7) malam. (Foto: Antara)

SAMARINDA, Kate.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menambah deretan panjang Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.

KPK telah menetapkan Bupati Kutim dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutim, beserta tiga orang Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak swasta, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dugaan korupsi dalam kasus ini ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutim yang sedianya akan digelar tahun 2020 ini.

Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengatakan, OTT KPK di Kutim tersebut setidaknya mengajarkan tentang beberapa hal krusial. Pertama, politik berbiaya tinggi.

“Ini memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Tetapi biaya politik yang tinggi inilah alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana untuk menghalalkan segala cara,” ungkap Herdiansyah dalam keterangan yang diterima Kate.id.

Pria yang karib disapa Castro ini menyatakan, hasil kajian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa untuk menjadi wali kota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp 20-30 Miliar. Sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima seorang kepala daerah,” sebutnya.

Herdiansyah Hamzah. (Foto: ist)

Hal krusial kedua, sambung Castro, yaitu pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” terangnya.

Hal krusial ketiga yaitu keberadaan politik dinasti. Hal ini menilik tersangka lain yang turut diamankan, yakni Ketua DPRD yang juga sekaligus istri dari Bupati Kutim. Kata dia, menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara.

“Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD. Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti,” urai Castro.

Hal krusial terakhir yaitu keterlibatan tiga unsur OPD dalam kasus OTT ini. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal tersebut menurut dia menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang Pilkada.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya. Termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” papar Castro.

Untuk itu pihaknya dari SAKSI Fakultas Hukum Unmul menyatakan sikap mendukung langkah KPK untuk menuntaskan kasus ini. Sekaligus mendorong agar dilakukan proses dan upaya yang sama di wilayah lain, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

“KPK harus memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap segala macam aktivitas korupsi di daerah secara konsisten. Sebab KPK sendiri butuh upaya lebih serius dan konsisten untuk mengembalikan kepercayaan publik,” sebutnya.

Lantas, SAKSI meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnnya, untuk memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah yang sarat dengan praktik “Politik Dinasti”. Sebab di bawah kendali politik kekerabatan tersebut, potensi tindak pidana korupsi akan jauh mudah terjadi.

“Persekongkolan jahat yang mengarah kepada perampokan uang negara, akan jauh lebih efektif dan berlangsung lebih cepat di bawah kendali politik dinasti ini,” tutur Castro.

Lebih lanjut SAKSI Meminta seluruh kepala-kepala daerah, khususnya yang ada di Kaltim untuk menjadikan kasus OTT ini sebagai terapi kejut. Agar tidak bermain-main dengan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

SAKSI juga Meminta kepada lembaga-lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal, termasuk seluruh lapisan masyarakat, untuk memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa.

“Jika menemukan kejanggalan atau indikasi perbuatan melawan hukum, silakan segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga berlaku kepada perusahan dan kontraktor, jika menemukan indikasi pemerasan atau permintaan fee tertentu dari pejabat dalam upaya menjanjikan pemenangan tender,” ujarnya.

Terakhir, SAKSI Mendorong partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara serius. Agar dapat melahirkan pemilih yang rasional. Dengan demikian politik berbiaya tinggi dalam Pilkada dapat ditekan.

“Upaya pendidikan politik ini, termasuk pula perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi. Menjadi jalan untuk membatasi eksistensi politik dinasti, yang secara nyata telah merusak sistem politik kita sekaligus melapangkan jalan korupsi,” tandas Castro. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top