POLITIK

OTT Bupati Kutai Timur, Ketua DPRD Kaltim Harap Pejabat Jauhi Korupsi

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur Ismunandar yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam membuat Makmur HAPK selaku Ketua DPRD Kaltim angkat bicara.

Apalagi selain Ismunandar yang ditetapkan tersangka, KPK juga menetapkan istrinya Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur, tiga kepala dinas beserta dua orang rekanan.

Menanggapi kasus tersebut, Makmur HAPK mengatakan kejadian tersebut merupakan sebuah pengalaman yang berharga. Makmur menyebutkan kejadian pejabat yang mengalami OTT KPK juga bukan baru kali ini saja terjadi terhadap para penyelenggara pemerintahan. Sehingga Makmur berharap ada hikmah yang bisa diambil.

“Dari kejadian ini kita mengambil hikmahnya dan harus menjadi renungan kita semualah. Kita tidak boleh semberono,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, selama menjalankan pemerintahan,ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Makmur ingin para pejabat pemerintah agar menjabat apa adanya. Penting bagi Makmur bahwa pejabat pemerintahan harus menjaga citra masyarakat yang dapat diwujudkan pada program-program yang tertuang dalam agenda pemerintahan.

“Pejabat pemerintah harus merenungkan hal-hal yang tidak benar buat apa dilakukan. Kita apa adanya saja. Yang penting kita mengabdikan diri dengan baik. Apa yang menjadi citra masyarakat kita wujudkan dengan program-progtam kerja kita yang tertuang dalam agenda pemerintahan,” tegas Makmur.

Dia juga menaruh harapan agar pejabat kepala daerah se-Kaltim dapat melakukan tugas-tugasnya yang ada saat ini. Terutama untuk memerangi serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dia mengharapkan hal tersebut dapat menjadi semangat bagi pemerintah.

Selaku ketua DPRD Kaltim, Makmur ingin dari kejadian tersebut menjadi introspeksi semua pihak. Termasuk seluruh anggota DPRD Kaltim. Dia berharap agar seluruh legislator mendukung penuh keinginannya untuk memerangi KKN di Kaltim. Dengan demikian DPRD Kaltim dapat menjadi lembaga yang dapat mengabulkan keinginan masyarakat untuk menjalankan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top