POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Fasilitasi Penyelesaian Penggusuran Lahan Masyarakat di Tabang

RDP penyelesaian sengketa lahan di Tabang, Jumat (3/7/2020) pagi di ruang Banmus yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. (Foto: Hik/kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara menerima aduan masyarakat Kecamatan Tabang khususnya di dua desa yaitu Desa Tukung Ritan dan Desa Ritan. Pasalnya lahan masyarakat digusur oleh perusahaan yang sedang membuat jalan hauling.

DPRD Kukar memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut, Jumat (3/7/2020) siang dengan mengundang pihak pemerintah kabupaten (pemkab), pemerintah desa, lembaga adat masyarakat Tabang, serta dua perusahaan yang diduga melakukan penggusuran lahan masyarakat.

Rapat berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua Alif Turiadi, serta beberapa anggota DPRD lainnya yang juga hadir, terutama daerah pemilihan (dapil) wilayah hulu.

Alif mengakui pihaknya sudah lama mendengar kasus ini. Bahkan anggota Komisi II sudah meninjau lokasi yang disebut masyarakat terjadi penggusuran lahan oleh perusahaan yang sedang membangun jalan hauling sepanjang 100 KM tembus ke Muara Pahu Kutai Barat.

Demi percepatan masalah tersebut, dibuat tim penyelesaian sengketa masyarakat yang dipimpin oleh Pemkab Kukar yang juga melibatkan perusahaan dan tokoh masyarakat setempat.

“Tim yang dibentuk ini nanti akan bekerja mencari data dan fakta. Agar masalah yang didera masyarakat Tabang cepat selesaikan jangan berlarut-larut. Masa kerja tim hanya satu pekan, yang nantinya memberikan laporan dan rekomendasi hasil dari tim kepada DPRD,” papar Alif.

Dia memastikan jika hasil kerja tim tetap buntu tanpa hasil, maka DPRD akan membuat Panitia Khusus (Pansus) terhadap kasus ini. Dengan pertimbangan diambil alih oleh DPRD Kukar.

“Selama kasus ini belum selesai, kami minta proses pembuatan jalan hauling tersebut dihentikan dahulu sementara. Demi kebaikan perusahaan semua agar bersabar dahulu, kasihan masyarakat Tabang yang lahannya kena penggusuran,” jelasnya.

RDP penyelesaian sengketa lahan di Tabang, Jumat (3/7/2020) pagi di ruang Banmus yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. (Foto: Hik/kate.id)

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kukar Syarifuddin yang sudah mengecek langsung di lapangan sangat prihatin atas kondisi yang dialami masyarakat. Mereka sudah ada lahan tanam tumbuh tetapi digusur begitu saja oleh perusahaan dengan alasan kepentingan investasi.

“Jangan juga hak guna usaha (HGU) yang diterima perusahaan justru menyengsarakan rakyat. Seharusnya menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Adat Besar Tabang Edi Gunawan meminta kepada perusahaan, agar menyelesaikan hak masyarakat yang lahannya digusur perusahaan. Yaitu dengan membayar ganti rugi lahan yang digusur.

“Lahan tersebut sudah ditanami karet dan sudah ada bangunan rumah burung walet, kok seenak saja perusahaan gusur untuk bangun jalan. Ya ganti rugilah dengan hitungan masa produksi,” tegasnya.

Sementara itu Slamet Hadi Raharjo selaku Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Kukar memastikan, tim penyelesaian akan dibentuk secara lengkap saat rapat Senin (6/7) nanti. Nantinya akan langsung ditunjuk siapa koordinator atau ketua tim.

“Bisa saja ketua timnya nanti dipegang oleh Asisten Pemkab Kukar. Harapannya semua persoalan penggusuran lahan di Tabang ini cepat selesai,” pungkasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top