POLITIK

DPRD Kaltim Kebut Pembahasan Raperda yang Mendesak

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. (Foto: Ferry/kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta seluruh anggota DPRD Kaltim fokus untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yaitu sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam Program Legislasi Daerah (Proglegda) Provinsi Kaltim periode tahun 2019-2024.

Samsun mengatakan, ke depan DPRD Kaltim akan memfokuskan beberapa pembahasan tentang Raperda berserta 12 target pencapaian yang termaktub didalam Proglegda. DPRD Kaltim tahun ini akan menargetkan pembahasan perda yang dianggap mendesak.

Terlebih perda adalah sebuah aturan mendasar yang menjadi payung hukum dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sehingga rencana pembentukan perda tersebut akan dimonitor oleh empat komisi pembidangan DPRD Kaltim.

“Pertama DPRD Kaltim akan memfokuskan terhadap perda yang memang dianggap mendesak atau penting. Pembentukan perda akan menjadi landasan payung hukum untuk setiap kebijakan yang akan diambil Pemprov Kaltim,” sebut Samsun.

“Kedua, dewan juga akan fokus monitoring perda. Monitoring yang terbagi menjadi empat komisi sesuai dengan tupoksi pembidangannya, itu saja yang dimaksimalkan,” katanya.

Namun ada beberapa raperda yang hingga kini masih mengalami kendala. Antara lain Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rancangan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), dan Kawasan Industri Oleochemical Maloy.

Di samping itu dirinya juga berharap besar agar Badan Legislasi Daerah (Balegda) Kaltim melanjutkan pembahasan terkaif Proglegda. Terutama untuk melakukan percepatan dalam pembentukan perda di DPRD Kaltim. Samsun mengakui bahwa beberapa raperda yang sebelumnya mengalami kebutuan saat diusulkan.

Hal tersebut diyakini Samsun dikarenakan Balegda masih menunggu payung hukumnya dahulu. Maka dari itu dia meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) meninjau kembali usulan Rapeda tersebut.

“Bapemperda kami minta untuk melakukan koreksi. Kalau tidak bisa dilanjutkan, saya pikir tidak perlu dilanjutkan daripada hal itu akan menjadi kendala untuk raperda yang lain”, tegasnya.

Sebelumnya, Samsun pernah mengatakan selama hampir setahun DPRD Kaltim periode 2019-2024 belum pernah menghasilkan perda. Dalam hal ini dia menunggu penyampaian dari Bapemperda dan meminta agar perda yang menjadi prioritas DPRD Kaltim dapat segera diselesaikan.

Agar mempercepat pembentukan perda, dirinya berharap para legislator DPRD Kaltim tidak hanya berfokus pada satu kendala saja. Karena dirinya tidak menginginkan akibat dari satu kendala tersebut akan menjadi efek bola salju ke depan. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top