POLITIK

Pansus Soroti Kinerja Pemprov Kaltim Tangani Covid-19

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Selama dua bulan terbentuk, Anggota panitia khusus (Pansus) Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19 DPRD Kaltim terus memantau kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan anggota pansus Ekti Imanuel.

Kata dia, pansus akan terus memantau apalagi setelah ada penambahan masa kerja selama 1 bulan. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku pansus telah bekerja maksimal dan tidak hanya mengawal penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) dari Pemprov Kaltim saja. Namun pihaknya selama ini juga telah memantau perkembangan pengadaan alat test Polymerase Chain Reaction (PCR) di seluruh daerah.

“Selama dua bulan berjalan pansus Covid-19 DPRD Kaltim tidak hanya memantau soal penyaluran bantuan saja. Yang telah dipantau selain bantuan adalah pengadaan alat PCR di beberapa kabupaten kota,” ujarnya.

Pansus Covid-19 juga telah memantau pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Pemprov Kaltim. Terkhusus untuk memantau ketersediaan APD, pansus kerap melakukan kunjungan ke rumah sakit rujukkan penanganan Covid-19 di setiap daerah.

Selama kunjugan, pansus mendapatkan keluhan banyak Rumah Sakit yang tidak menerima bantuan APD dari Pemprov Kaltim. Dikarenakan Gubernur Kaltim Isran Noor menginstruksikan bahwa pemprov harus menggunakan anggaran penanganan Covid-19 di Kaltim dengan hati-hati.

Alasan Pemprov Kaltim tersebut tidak dapat diterima oleh Ekti. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda, pansus mengharapkan pemprov memaksimalkan anggaran penanganan Covid-19. Terlebih di bulan Agustus nanti telah memasuki masa pembasahan anggaran perubahan.

“Sebenarnya tujuan kita memantau pengadaan PCR dan pengadaan APD juga. Memang selama ini untuk memantau ketersediaan APD kita melakukan kunjungan ke Rumah Sakit. Faktanya banyak Rumah Sakit yang tidak menerima bantuan APD dari pemprov. Hanya karena pemprov beralasan harus menggunakan anggaran secara berhati-hati,” urai Ekti.

Dia juga menyampaikan evaluasi kinerja Pemprov Kaltim dalam menangani pandemi Covid-19. Ekti heran ternyata di tingkat pemerintah kabupaten/kota-lah yang lebih banyak berperan untuk mengadakan rapid test massal.

Selain itu, masalah lambatnya penyaluran BSM dari Pemprov Kaltim juga mengalami kendala. Dijelaskan Ekti, kendala utamanya adalah tidak sinerginya data penerima BSM dari provinsi dan pemerintah pusat. Namun sebagai anggota pansus Covid-19, dia sedikit memaklumi hal itu.

Pansus Covid-19 berharap untuk mengefektifkan penyaluran BSM, semestinya pemprov dapat memberikan bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pansus menilai penyaluran BSM akan lebih tepat sasaran apabila dilimpahkan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

“Sehingga apabila pemerintah kabupaten/kota yang menanganinya akan lebih tepat sasaran. Provinsi Kaltim hanyalah atasan kabupaten/kota saja, sedangkan yang punya masyarakat adalah kabupaten/kota, bukan provinsi,” tegas Ekti.

Ke depan Pansus Covid-19 DPRD Kaltim masih terus mengkaji terkait dasar nomenklatur apa yang dapat menjadi payung hukum. Agar wewenang penyaluran BSM dari pemerintah provinsi Kaltim dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Apakah tidak sempat karena sudah dibahas dalam anggaran murni, ataukah harus menunggu anggaran perubahan lagi. Jadi hal ini bisa saya sampaikan selaku anggota Pansus Covid-19,” pungkasnya. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top