POLITIK

Pembentukan Pansus Tol Balsam DPRD Kaltim Terus Mendapat Dukungan

Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri (Foto : Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Anggota komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri mendukung atas rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait evaluasi pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Sebelumnya telah beredar pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang menganggap bahwa mahalnya tarif tol Balsam adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi. Isran Noor bahkan secara terang-terangan menegaskan apabila masyarakat tidak ingin melewati jalan Tol Balsam, dipersilahkan agar dapat melintasi Jalur Bukit Soeharto, Samboja.

Menanggapi pernyataan itu, Sarkowi pun menepis anggapan bahwa masyarakat Kaltimlah yang saat ini mengeluhkan mahalnya tarif tol Balsam. Dirinya menegaskan bahwa pembentukan Pansus Tol Balsam adalah bentuk keberpihakan DPRD Kaltim terhadap rakyat.

Sarkowi pun menyadari kini rakyat Kaltim sedang mengeluh karena sebagian pembangunan tol Balsam dibiayai oleh anggaran daerah. Sehingga menurutnya wajar jika dirinya menuntut agar tarif tol Balsam dapat diturunkan.

“Jika Pak Gubernur menganggap biasa (tarif tol), tidak mungkin mengeluh dong rakyat kita. Pertanyaannya, kita mau mendengarkan suara siapa. Kan suara rakyat. Karena rakyat mengeluh, kemudian kita lihat dari sisi tol Balsam juga sebagian dibiayai oleh anggaran daerah. Otomatis wajar kalau kita menutut agar tarif tol tidak sebesar itu”, tegas Sarkowi.

Dia juga kembali mempertanyakan terkait perhitungan nilai investasi pemerintah provinsi Kaltim dari tarif dasar Tol Balsam sebesar Rp 1.250 per kilometer tersebut. Sedangkan hingga saat ini dirinya belum melihat data perhitungan nilai investasinya.

Oleh karena itu dirinya meminta kepada pihak Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) agar mengkaji kembali penetapan tarif tol Balsam. Dirinya pun tidak ingin jika tarif tol Balsam sama mahalnya seperti tarif tol di pulau Jawa.

“Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah tarif Rp 1.250 itu masuk di dalam perhitungan invetasinya Kaltim atau tidak. Kan kami belum pernah lihat datanya. Kami mau lihat apakah dari Rp.1.250 itu masuk diperhitungkan investasinya Kaltim di situ,” sebut Sarkowi.

“Karena bagaimana pun uangnya rakyat Kaltim punya andil untuk membangun tol itu, jangan diperlakukan seperti di Jawa yang tarifnya mahal. Tinggal bagaimana sistemnya silakan dikaji pusat atau BPJT,” tegasnya.

Dirinya membeberkan persoalan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang dialokasikan untuk membangun Tol Balsam. Sarkowi menginginkan jika penetapan tarif tol Balsam harus dipertimbangkan kembali. Menurutnya jika tarif tol Balsam semahal itu, seakan Kaltim tidak diberlakukan secara adil oleh pemerintah pusat.

“Persoalannya adalah uangnya Kaltim yang masuk dan dianggarkan untuk membangun sebuah tol. Otomatis ketika itu diperlakukan, apabila tarif tol normal seperti tidak ada APBD Kaltim kan tidak fair itu. Kami menginginkan karena investasi uang Kaltim ada disitu dan APBD Kaltim disitu, otomatis harus dipertimbangkan dalam menetapkan tarif tol,” sebutnya.

Dengan kata lain, Sarkowi mengusulkan pembentukan pansus Tol Balsam karena dirinya menganggap bahwa permasalahan tol adalah hal yang kompleks. Dia menegaskan pembentukan pansus tol nantinya akan menyelesaikan masalah dari lintas komisi. Seperti permasalahan pembangunan yang ditangani komisi III, lalu masalah pembebasan lahan yang merupakan tupoksi dari komisi 1 serta masalah tarif yang menjadi tupoksi komisi II.

“Filosofinya pansus yaitu ketika persoalannya kompleks. Jadi jika hanya persoalan pembangunan tol itu cuma di komisi II. Tapi persoalannya sekarang ada keluhan pembebasan lahan yang notabene pembebasan lahan tupoksinya komisi I. Kemudian masalah tarif yang menjadi pembahasannya komisi II. Kemudian kita ingin dibentuknya pansus itu menjadi muara karena anggotanya terdiri dari lintas komisi,” urai Sarkowi.

Terkait perkembangan anggota untuk pembentukan pansus Tol Balsam, Sarkowi menambahkan jika saat ini sedang dalam proses pengumpulan tanda tangan dari tiap legislator. Sembari menunggu jadwal untuk rapat Badan Musyawarah (Banmus), jumlah legislator yang sependapat dengan usulan pembentukan pansus Tol Balsam saat ini kurang lebih berjumlah 20 orang. Jumlah dukungan tersebut berkurang dikarenakan seluruh legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim telah mencabut dukungannya.

“Tetapi dukungan dari fraksi lain juga bertambah secara silih berganti. Saya perkirakan masih 20 puluhan anggota,” tutupnya. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top