POLITIK

Masa Kerja Pansus Covid-19 DPRD Kaltim Diperpanjang Satu Bulan

Suasana ruang sidang rapat raripurna ke-12 DPRD Kaltim. (Foto : Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-12 dalam hal penyampaian laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kaltim, Senin (29/6/2020). Belum pulihnya Provinsi Kaltim dari pandemi Covid-19, membuat rapat memutuskan masa kerja pansus akan mengalami perpanjangan selama satu bulan.

Perpanjangan masa kerja Pansus Covid-19 DPRD Kaltim tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ekti Imanuel seusai rapat paripurna. Kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih terus menyalurkan Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Sebab itu Pansus Covid-19 DPRD Kaltim memiliki peranan untuk mengawasi Pemprov Kaltim dalam hal penyaluran BSM.

“Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan bahwa data Bantuan sosial Masyarakat (BSM) masih tumpang tindih. Secara garis besar tentu pansus Covid-19 DPRD Kaltim meminta perpanjangan paling tidak selama 1 bulan ke depan untuk memantau,” sebut Ekti.

Dia juga menambahkan jika Pansus Covid-19 DPRD Kaltim memiliki kewenangan untuk bersinergi bersama Pemprov Kaltim. Dalam segi penanganan dampak sosial dari pandemi Covid-19 di Provinsi Kaltim agar memiliki arah kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

“Tugas kami juga akan bersinergi dengan Pemprov Kaltim, bagaimana penanganan Covid-19 di Kaltim ke arah yang lebih tepat dan efektif,” jelasnya.

Namun Ekti sedikit mengevaluasi peran Pansus Covid-19 DPRD Kaltim yang menurutnya masih kurang dimaksimalkan. Dirinya berharap melalui Pansus Covid-19 DPRD Kaltim dapat memberikan arahan agar Pemprov Kaltim mengalokasikan BSM secara tepat sasaran sesuai dana yang telah dianggarkan.

“Seperti disampaikan beberapa Anggota DPRD Kaltim, Pansus Covid-19 di Kaltim termasuk pansus yang kelihatannya adem-adem aja. Tentu kami selaku anggota pansus menginginkan agar Pemprov Kaltim memberikan bantuan yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah dianggarkan untuk pelaksanaannya ke depan,” ucapnya.

Berfokus pada masalah anggaran penanganan Covid-19 di Kaltim, Ekti menegaskan dari total seluruh anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp 536 Miliar, hingga saat ini Pemprov baru menggunakannya sebesar Rp 236 Miliar. Dia menuturkan bahwa kemampuan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tersebut telah disampaikan oleh Pemprov Kaltim yang terus terang memiliki masalah teknis dalam proses penyaluran BSM.

“Total seluruh anggaran pegangan Covid-19 di Kaltim berjumlah Rp 536 miliar, tetapi baru terpakai Rp 236 miliar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Kaltim bahwa Pemprov Kaltim memiliki masalah teknis dalam proses penyaluran bantuan sosial masyarakat karena besarnya anggaran,” tuturnya.

Dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim juga menuai sorotan oleh pansus. Ekti menerangkan Pansus Covid-19 telah melakukan pengawasan dalam langkah kerja Pemprov Kaltim. Hasil dari pengawasan tersebut dia meminta Pemprov Kaltim agar membelanjakan anggaran untuk meningkatkan kapasitas rapid test massal dalam hal penanganan Covid-19 di Kaltim.

“Pansus Covid-19 juga menyesuaikan langkah-langkah dari kinerja Pemprov Kaltim.

Tentu dalam hal ini kami selaku anggota DPRD Kaltim melakukan tupoksi pengawasan. Karena harapan kami ke depan tentu Pemprov Kaltim lebih memasifkan lagi penanganan Covid-19 seperti memperbanyak kapasitas rapid test massal supaya kita lebih tahu,” jelasnya. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top