POLITIK

Fraksi PDI Perjuangan Tolak Pembentukan Pansus Tol Balsam

Muhammad Samsun. (Foto: Ferry/Kate.id)

SAMARINDA, Kate.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tegas menolak rencana pembentukan panitia khusus (pansus) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.

Samsun yang mewakili Ketua Fraksi PDIP mengharapkan masyarakat Kaltim memahami sikap Fraksi PDI Perjuangan atas penolakan terkait pembentukan pansus Jalan Tol Balsam.

“Sama pada saat menanggapi sikap pembentukan pansus Covid-19 lalu. Dahulu pada saat pansus Covid-19 hanya ada 3 fraksi yang menolak usulan itu yaitu fraksi PDIP, PPP dan PAN,” ucapnya.

Samsun beranggapan permasalahan Jalan Tol Balsam masih bisa diselesaikan lebih dahulu oleh komisi-komisi pembidangan. Seperti halnya waktu awal Kaltim dilanda pandemi Covid-19, Samsun terus terang meminta masalah tersebut dituntaskan oleh jajaran komisi 4 DPRD Kaltim.

Sedangkan untuk masalah jalan tol Balsam, Samsun lebih menekankan komisi 3 selaku komisi pembidanganlah yang lebih dahulu membahasnya.

Dirinya berharap para anggota DPRD Kaltim jangan hanya terus menerus membentuk pansus untuk menyelesaikan sebuah polemik. Yang dia inginkan legislator DPRD Kaltim semestinya harus bersikap lebih produktif melalui komisi pembidangan.

Terlebih Samsun menganggap hampir setahun berjalannya kepengurusan DPRD Kaltim periode 2019-2024, hingga kini belum bisa menghasilkan satupun Peraturan Daerah (Perda). Tentu penyampaian Samsun tersebut akan menjadi evaluasi kritis untuk legislator yang lain.

“Kami belum bisa menghasilkan Perda, padahal Perda dihasilkan dari pansus. Sedangkan pansus kita sudah ada. Ini saja belum bisa menghasilkan Perda. Kita mau tambahin lagi dengan Pansus Tol yang tidak bisa menghasilkan Perda. Seperti pansus Covid-19 yang sampai saat ini tidak menghasilkan Perda,” tegas Samsun.

Menurutnya pembentukan pansus idealnya berfokus kepada pansus yang dapat menghasilkan output berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sehingga kinerja DPRD Kaltim dapat terukur apabila ada Perda yang dihasilkan. Namun ketika pansus dinilai tidak dapat menghasilkan Perda, maka Samsun menyarankan agar dibahas pada komisi pembidangan.

Berbeda dengan pendapat dari Sarkowi V Zahry, anggota komisi III DPRD Kaltim tersebut justru menanggapi terkait pembentukan Pansus Jalan Tol Balsam melihat dari sudut kompleksitas permasalahan. Di antaranya permasalahan lahan, investasi dan pembangunan.
Menurut Sarkowi, permasalahan tol seharusnya dibahas bersama lintas komisi, sehingga banyak anggota dewan yang menyuarakan pembentukan pansus tol sesegera mungkin.

Namun lagi-lagi Samsun menanyakan apakah semua itu sudah dibahas lebih dahulu di masing-masing komisi. Sejauh ini selaku unsur pimpinan, Samsun belum menerima laporan terkait pembahasan tersebut di lintas komisi.

“Bahas dahulu di komisi-komisi. Setelah selesai dibahas di tiap komisi, barulah dapat mengusulkan pembentukan pansus,” sebutnya.

Samsun mengatakan permasalahan utama tol yg berkembang di masyarakat pada intinya adalah permasalahan tarif. Dirinya menekankan hal tersebut harus dikembalikan dulu ke kewenangan masing-masing komisi untuk membahasnya.

“Kalau sedikit-sedikit pansus, kami akhirnya tidak produktif karena belum ada satupun Perda yang kita hasilkan. Fokuskan saja kepada pansus yang ada untuk menghasilkan Perda. Ini bentuk pertanggungjawaban kita ke masyarakat,” tegas Samsun.

Atas kesepakatan rapat fraksi, PDI Perjuangan kembali mengusulkan untuk dibahas lebih dahulu di tiap komisi. Namun ketika ada anggota fraksi PDIP yang sudah mencantumkan tanda tangannya untuk mendukung pembentukan pansus, maka Samsun berharap agar mereka dengan sukarela mencabut dukungannya terhadap pembentukan pansus Tol Balsam.

Hal tersebut dia inginkan agar anggota fraksi PDI Perjuangan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan fraksi. (fer)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top