METROPOLIS

Ada Peran Bupati dalam 97 Persen Kepesertaan JKN-KIS di Kutai Kartanegara

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tenggarong Susan Triyana. (Foto: Hik/Kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Angka partisipasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kutai Kartanegara (Kukar) sangat tinggi. Jumlahnya hampir mencapai 100 persen dari seluruh masyarakat Kukar.

BPJS Tenggarong menyatakan, pencapaian kepesertaan yang tinggi ini lantaran ada campur tangan Bupati Kukar Edi Damansyah.

“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar mencapai 97 persen. Ini sudah capaian tertinggi, ” ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tenggarong, Susan Triyana usai sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, belum lama ini di warung makan Tepian Pandan Tenggarong.

Susan yang menemani Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Samarinda, Haris Fadilah menyosialisasikan Perpres 64/2020 sebagai pengganti Perpres 82/2018. Regulasi tersebut sempat heboh karena membahas penyesuaian tarif kepesertaan BPJS Kesehatan.

Susan menjabarkan, kepesertaan JKN-KIS yang mencapai 97 persen berasal dari segala segmen. Baik PBI APBN dan APBD, ASN termasuk TNI dan Polri, karyawan penerima upah dan kepesertaan mandiri.

Sisanya yang 3 persen belum berpartisipasi diyakini akan mendaftar dengan segera menjadi peserta. Karena sangat membantu dalam kehidupan bagi masyarakat jika sudah ikut menjadi peserta JKN-KIS.

“Yang ditanggung Pemkab Kukar melalui PBI APBD mencapai 80 Ribu peserta. Ini juga dapat dikatakan terbilang tinggi angka segitu. Ini menunjukan komitmen Pemkab Kukar untuk menjaminkan kesehatan masyarakatnya juga tinggi,” jelasnya.

Saat sosialisasi Perpres Nomor 64 bersama wartawan Kukar. (Foto: Hik)

Kata dia Bupati Kukar Edi Damansyah getol dan giat mengajak perusahaan untuk mendaftarkan masyarakat miskin sekitar perusahaan menjadi peserta JKN-KIS yang ditanggung melalui dana perusahaan. Sumbernya dari dana Corporate Social Responsibility(CSR) dan ini sudah berlangsung sejak 2018 yang lalu.

“Kami bangga dengan Bupati Kukar yang selalu mendorong perusahaan. Agar mau mendaftarkan masyarakat ke BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, Haris Fadilah menjelaskan, Perpres Nomor 64/2020 sebagai upaya membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan. Penyesuaian iuran yang akan diterapkan per januari 2021 menjadi Rp 42 ribu per peserta untuk kelas 3 sudah dihitung secara akurat. Dan sesuai regulasi, iuran dapat direvisi dan dievaluasi setiap 2 tahun sekali.

“Dari nilai Rp 42 ribu per orang itu, Pemerintah masih menanggung Rp 7 Ribu nya. Manfaat penyesuaian iuran akan dirasakan masyarakat sendiri, perbaikan layanan kesehatan makin meningkat dan baik lagi,” ungkapnya.

Memang Bupati Edi Damansyah selalu mengingatkan perusahaan agar dana CSR yang biasa dipergunakan untuk acara seremonial, sudah diganti dengan program yang bisa dirasakan masyarakat. Seperti mendaftarkan ke program JKN melalui BPJS kesehatan yang jelas berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan serta pemberdayaan yang terintegrasi.

“Ajakan saya ke perusahaan, maksudnya ingin menyamakan satu persepsi. Sebagai bentuk komitmen memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada rakyat Kukar,” tegas Edi. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top