POLITIK

DPRD Kaltim Sepakat dengan Mahasiswa, Bakal Memperjuangkan Evaluasi Tarif Tol

DPRD Kaltim menerima aspirasi mahasiswa.

SAMARINDA, Kate.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bakal memperjuangkan evaluasi terhadap besaran tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Penegasan tersebut saat wakil rakyat menerima aspirasi dari para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim, Kamis (25/06/2020).

Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan diri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman ini menuntut dua hal. Selain evaluasi besaran tarif tol, mereka juga meminta DPRD Kaltim mengevaluasi dan transparan terhadap dana penanggulangan Covid-19, khususnya untuk bantuan sosial agar segera dicarikan.

Mediasi dihadiri perwakilan dari Komisi I, II,III dan IV. Di antaranya Sutomo Jabir, Veridiana Huraq Wang, Nidya Listyono, Jahidin, Rusman Yaqub, Masykur Sarmian, Yusuf Mustafa, dan Rima Hartati.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti mahalnya tarif tol Balikpapan-Samarinda. Mereka menilai jika tarif yang mencapai Rp 1.250 per kilometer menjadi beban bagi masyarakat Kaltim.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menyatakan, seluruh anggota DPRD Kaltim telah sepakat untuk menolak besaran tarif tersebut. Semuanya, kata dia, setuju jika tarif tol harus diturunkan.

Politikus PKB ini juga meluruskan simpang siur pemberitaan yang menyebutkan ada sebagian wakil rakyat yang tidak setuju penurunan tarif yang telah ditetapkan.

“Ini yang harus diluruskan. Kami semua minta turun. Alasannya sudah jelas kalau di Pulau Jawa itu ada yang murni (biaya) swasta. Kalau ini (Tol Balikpapan-Samarinda) kan Kami ada sahamnya. Jadi kami tidak mungkin menerima jika disamakan dengan yang lain,” imbuhnya.

Aksi mahasiswa.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Samarinda ini mengaku kecewa dengan pemerintah pusat yang menurutnya dalam menentukan tarif tol tersebut tidak mempertimbangkan nilai investasi APBD Kaltim terhadap proyek jalan bebas hambatan tersebut. Bahkan dia menganalogikan jika jalan tol di pulau Jawa itu bisa terbangun karena kontribusi PDRB Kaltim kepada pemerintah pusat.

“Jadi kami kecewa juga. Kami hanya bisa mengelus dada. Kita punya sumber dana, sementara daerah kita seperti ini,” ucapnya.

Dia pun sepakat dengan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa adalah aspirasi masyarakat Kaltim. Dia berharap para ahli di Kaltim ini dapat membantu memperjuangkan ke pusat untuk dapat mengevaluasi besaran tarif tol Balsam. Sebab untuk mengajukan evaluasi butuh data dan pertimbangan yang komperhensif.

“Para ahli akademisi mempersiapkan data, maka kami DPRD Kaltim yang mengkaji dan menyuarakannya,” pungkas Jahidin. (tm)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top