METROPOLIS

Ada Peran Bupati dalam Keberhasilan Kutai Kartanegara Kembali Raih WTP

Bupati Kukar Edi (kiri) saat menerima LHP dari BPK RI wilayah Kaltim dan berhasil meraih WTP. (Foto: Humas Pemkab Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Di saat pandemi virus corona baru atau Covid-19 yang masih terjadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan pencapaian yang yang luar biasa. Untuk kesekian kalinya, Kukar kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).

Penilaian tersebut atas Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Penyerahan LHP dilakukan secara langsung oleh Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, di gedung BPK Kaltim jalan M Yamin Samarinda, Selasa(23/6/2020).

Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar dalam sambutannya menyebut, sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim semuanya meraih opini WTP. Dirinya memastikan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2019 yang dilakukan lembaganya sangat berkualitas, karena mengikuti kaidah standar pemeriksaan keuangan negara.

“Saat mulai pemeriksaan LKPD ini sudah masuk pandemi corona. Kami tetap mengikuti standar protokol penanganan Covid-19. Kami menjamin tahap yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Sehingga LHP yang dihasilkan lebih berkualitas,” jelasnya.

Mengomentari pencapaian WTP yang sudah diraih, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono bercerita ini merupakan hasil tim kerja pemkab. Saling bahu-membahu untuk tujuan bersama agar LKPD TA 2019 bisa mendapatkan penilaian WTP.

Dirinya sebagai koordinator SKPD juga terkadang dibuat cemas karena persoalan lama tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Meski waktu sudah ditargetkan untuk diselesaikan.

“Perjuangan terberat yang saya rasakan, persoalan lama tetapi belum selesai juga. Untung saja Bupati sebagai pembina ASN selalu menyemangati kami,” papar Sunggono.

Ketika ditanyakan secara mendetail persoalan klasik apa yang sulit diselesaikan, Sunggono menyebut persoalan aset daerah yang masih ditemukan. Namun Pemkab Kukar punya komitmen yang kuat secara perlahan tapi pasti patuh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkomitmen membantu dalam menyusun LKPD. Sehingga kukar bisa meraih WTP, ” jelasnya.

Untuk diketahui sejak tahun 2013 kukar meraih opini WTP hampir setiap tahunnya. Hanya LHP tahun anggaran 2017 saja Kukar meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk LHP tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019, semuanya mendapatkan WTP. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top