METROPOLIS

Edaran Bupati Soal Relaksasi Ekonomi, Wajib Pajak Kutai Kartanegara Dapat Program Khusus

Proses transaksi pembayaran pajak di loket Induk kantor Bapenda Kukar. (Foto: Hik/kate.id)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Pada 4 Juni lalu Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pemberlakukan masa relaksasi pada sektor ekonomi. Yaitu SE Bupati Kukar Nomor: P-1863/DINKES/SKRT/6/2020 Per tanggal 04 Juni 2020.

Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Kukar langsung menjalankan edaran tersebut dengan menerapkan standar layanan penanganan Covid-19 di kantor dan unit pelayanan Bapenda. Bahkan ada beragam program khusus yang untuk wajib pajak (WP).

“Kami sudah lihat di beberapa titik unit pembayaran pajak dan retribusi, yang sudah buka layanan sejak 5 Juni 2020. Sudah menerapkan standar layanan yang mengikuti protokol penanganan pencegahan Covid-19,” jelas Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto, Senin (22/6/2020) kemarin.

Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kukar ini menyatakan, bakal ada program khusus bagi WP di saat pandemi yang masih berlangsung. Ada program pengurangan, penundaan, pembebasan, hingga penundaan pembayaran denda. Dengan perkiraan perekonomian akan kembali normal mulai September mendatang.

“Kami realistis saja, masa pandemi yang sudah berlangsung sejak Maret lalu. Banyak pelaku usaha yang turun pendapatannya. Makanya ada beberapa pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan keringanan dan pengurangan bayar pajaknya,” sebut Totok.

Kata dia, jika ada WP dari kalangan pelaku usaha rumah makan yang sudah terlanjur bayar pajak secara penuh namun belum ada pengurangan, maka untuk bulan berikut akan dilakukan kompensasi. Sehingga pasti lebih meringankan.

“Hanya jenis bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja yang tidak diberlakukan keringanan. Karena jenis PBB nilai kecil, tingkat kepatuhan pembayaran rendah dan bayarnya setahun sekali, biasanya akhir tahun,” ungkapnya.

Totok meyakinkan, Bapenda akan memaksimalkan peran pembayaran pajak melalui online. Karena sistem juga sudah memadai dan mendukung, bisa transaksi pembayaran pajak melalui ponsel android saja.

Kepala Bapenda Totok Heru Subroto. (Foto: Hik/Kate.id)

Namun Bapenda belum bisa merilis pendapatan pajak dan retribusi yang bakal menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Karena diakui akan terukur di akhir triwulan (TW) II, mengingat relaksasi new normal baru berjalan awal bulan ini.

“Kalau hasil TW I belum terlihat, di akhir TW II baru bisa terlihat. Kami prediksi mengalami penurunan. Bapenda juga akan memberlakukan keringanan bagi WP yang membantu penanganan Covid-19 secara langsung. Seperti hotel Grand Elty dan Grand Fatman Tenggarong, karena menjadi hotel yang mengarantina pasien corona,” jelasnya.

Sementara itu Departemen Corporate Affair PT Rea Kaltim Adriana Kila mengatakan, pelayanan yang diberikan Bapenda di saat relaksasi ini berjalan bagus, normal, dan cepat. Hanya butuh kebiasaan saja menghadapi protokol Covid-19 yaitu harus rutin pakai masker dan rajin cuci tangan.

“Kami dari Rea Kaltim biasa rutin bayar pajak secara langsung ke loket. Pajak yang rutin kami bayar, pajak non penerangan jalan umum,” ucapnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top