POLITIK

Rekomendasi Pansus LKPj Gubernur Kaltim: Soroti Kinerja BUMD hingga Tambang

SAMARINDA, Kate.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2019 menyampaikan sejumlah rekomendasi catatan penting terhadap Pemprov Kaltim.

Penyampaian tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj Andi Harahap secara bergantian bersama dengan wakil Ketua Pansus Martinus, dalam sidang paripurna hasil LKPj Gubernur 2019 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (17/6/2020).

Dalam rekomendasi yang dibacakan tersebut ada beberapa catatan penting dalam memberikan masukan kepada gubernur. Mulai dari menyempurnakan draf laporan LKPj Gubernur 2019, memperbaiki data dan dokumen LKPj, perlunya mencantumkan sumber data, hingga menguraikan pencapaian kinerja yang belum mencapai target.

Menurutnya, Pansus bekerja melalui bedah dokumen LKPj, RKPD hingga RPJMD Kaltim tahun 2019-2023. Kemudian pansus melakukan monitoring ke lapangan se Kabupaten Kota di Kaltim untuk melihat kondisi yang sebenarnya dengan dokumen tersebut.

Ia menyatakan, Pansus meminta Gubernur untuk memerintahkan kepada perangkat daerah dalam merencanakan alokasi anggaran pada R-APBD dengan lebih matang. Dimana setiap pembangunan yang membutuhkan lahan harus lebih dulu dipastikan clear and clean lahan tersebut sebelum diprogramkan.

“Kami Pansus juga meminta Gubernur untuk mempercepat proses penyelesaian penyerahan serah terima aset seperti tanah dan gedung SMA/SMK sebelum mengalokasikan anggaran kegiatan pada RAPBD,” tambahnya.

Pansus LKPj Gubernur juga merekomendasikan beberapa usulan kepada pimpinan DPRD Kaltim untuk menugaskan Komisi II atau membentuk Pansus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD Kaltim. Selain itu, Pansus juga mengusulkan Komisi III atau membentuk Pansus untuk membahas kepatuhan perusahaan pertambangan batubara terhadap peraturan perundangan dalam menjalankan usahanya di Kaltim.

Wakil Ketua Pansus LKPj Martinus menambahkan, hasil rekomendasi yang disampaikan Pansus LKPj bukanlah untuk menyikapi kelemahan Pemprov Kaltim. Namun menjadi tanggungjawab DPRD Kaltim sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

“Ini dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat. Semoga rekomendasi ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terhadap upaya peningkatan pembangunan menuju Kaltim Berdaulat tahun 2023,” pungkasnya. (tm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top