POLITIK

Jadi Polemik di Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

Mahfud MD.

JAKARTA, Kate.id – Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR RI. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setelah RUU HIP menuai polemik.

Kata dia, RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah.

“Sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU HIP,” sebut Mahfud, Selasa (16/6/2020).

Lebih lanjut pemerintah meminta DPR RI untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh elemen masyarakat. Dalam aspek prosedural, pemerintah tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk pembahasan itu. Sementara aspek substansinya, presiden menyatakan Tap MPRS No 25 Tahun 1966 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Oleh sebab itu, pemerintah tetap berkomitmen bahwa Tap MPRS No 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme Marxisme dan Leninisme itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang undang sekarang ini,” terang Mahfud.

Pria yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menguraikan, pemerintah berpendapat rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Yaitu yang disahkan panitia persiapan kemerdekaan indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Menambahkan Mahfud, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah telah membahas dan memperhatikan pandangan-pandangan dari banyak elemen masyarakat akhir-akhir ini terkait RUU HIP. Pembahasan RUU HIP ditunda demi memberi kesempatan kepada teman teman DPR untuk kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat

“Kami berharap DPR mencoba menerima masukan-masukan,” tutur Yasonna.

Mengenai prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan nanti akan akan ditindak lanjuti dengan DPR. Diharapkan masyarakat bisa kembali duduk dengan tenang dan betul-betul melihat substansinya dengan baik. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top