METROPOLIS

Pemkot Samarinda Lanjutkan Program Normalisasi Sungai Karang Mumus Bulan Ini

SAMARINDA, Kate.id – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) membuat Pemkot Samarinda bergerak cepat. Berbagai program pengendalian banjir tahun ini dipercepat. Salah satunya, kembali melanjutkan program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM).

Diketahui, program ini saban tahun dilakukan. Mulai dari APBD Kabupaten kota, provinsi hingga pusat. Namun kendala yang dihadapi Pemkot yaitu, soal relokasi warga yang tinggal dibantaran SKM.

Untuk memecahkan persoalan ini, pemkot melakukan rapat koordinasi soal teknis penyantunan bagi warga yang terelokasi, Kamis (11/6/2020) di Balaikota. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan, pihaknya menargetkan bulan Juni ini akan mulai bekerja untuk merelokasi pemukiman yang berdiri di atas SKM.

Hasil verifikasi Badan Pemeriksaan Keuangan Pratama Perwakilan Provinsi Kaltim mendata, sedikitnya ada sebanyak 197 bangunan yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan santunan dengan total sebesar Rp 2,5 Milyar.

“Saya minta segera disosialisasikan kepada warga yang berada di belakang Pasar Segiri yang kita relokasi untuk segera membongkar bangunannya setelah santunan kita berikan,” terangnya.

Rapat koordinasi soal sistem mekanisme penyaluran santunan kepada warga yang terkena relokasi di SKM. (Dok. Istimewa).

Karena mengejar target pengerjaan, Sekda berharap sosialisasi kepada warga SKM bisa dilakukan mulai pekan depan, lewat Kantor Kelurahan dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

“Supaya tidak terlalu banyak berkumpul, saya minta Camat Samarinda Ulu bisa mengakomodir untuk pertemuan kepada warga tadi dilakukan selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, dimana dalam sehari waktunya dilakukan sebanyak dua kali diatur pagi dan sore,” saran Sugeng.

Ia juga berpesan, dalam sosialisasi nanti bisa melibatkan pihak bank untuk melengkapi persyaratan warga yang menerima santunan. Untuk sistem pembayaran sendiri, jelas Sugeng, pihaknya sudah melakukan skema melalui Bank BPR dimana setelah dilakukan pembayaran santunan, maka warga wajib langsung membongkar bangunannya.

“Kita kasih batas waktu 7 hari setelah mereka menerima santunan untuk langsung membongkar bangunannya. Setelah terbongkar warga bisa kembali mengambil biaya pembersihan yang Pemerintah telah siapkan. Jika meleset dari batas waktu yang kita berikan, maka kita yang akan bongkar sendiri,” tegasnya. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top