POLITIK

Tarif Dianggap Terlalu Mahal, DPRD Kaltim Bakal Panggil Pengelola Tol Balsam

SAMARINDA, Kate.id – Penetapan besaran tarif tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) mendapat reaksi dari legislator DPRD Kaltim. Tarif itu disebut tidak sesuai sebagian besar ekspektasi masyarakat Kaltim. Pasalnya tarif tol tersebut disebut terlalu mahal mengingat ada investasi APBD Kaltim dalam pembangunannya.

Melihat aspirasi ini, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menegaskan pihaknya akan segera mengundang Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pengelola jalan tol Balsam yaitu PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda (JBS). Tujuannya untuk meminta klarifikasi atau penjelasan terkait perhitungan besaran tarif tersebut.

“Itulah kenapa kami akan duduk bersama satu meja supaya hasilnya bisa kita sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya, saat ditemui awak media di kantor DPRD Kaltim, Selasa (9/6/2020).

Menurutnya, dalam undangan tersebut termasuk juga Pemprov Kaltim dalam hal teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sejak awal mengetahui investasi di proyek jalan bebas hambatan dua kota besar di Kaltim tersebut.

“Kita sedang atur waktunya. Intinya kami minta pada pengelola jalan tol Balsam untuk duduk bersama, baik pemerintah dan pihak terkait,” ucap Makmur.

Dia berharap dari pertemuan tersebut nantinya akan menjawab kekhawatiran masyarakat sehingga semua pihak bisa menerima keputusan tersebut. Paling tidak ada solusi jalan tengah dari setiap kebijakan yang diambil yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat.

Diketahui, BPJT Kementerian PUPR telah menetapkan tarif jalan tol Balsam melalui Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 534/KPTS/M/2020 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol pada jalan tol Balikpapan-Samarida seksi 2,3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2).

Dalam Kepmen yang diteken Menteri Basuki Hadimuljono tertanggal 29 Mei 2020 itu memuat besaran tarif tol Balsam untuk golongan I hingga V dari Samboja sampai Simpang Pasir dan Mahkota 2 Samarinda. Besarannya bervariasi mulai dari Rp 75.500 hingga Rp 167.500. Tergantung tujuan/asal, dan jenis golongan kendaraan.

Jika dari pintu Samboja – Simpang Pasir (Palaran) sebesar Rp 75.500 dan Samboja – Simpang Jembatan Mahkota Rp 83.500 untuk golongan I. Dengan total panjang seksi 2, 3 dan 4 sepanjang 58,7 kilometer dibagi tarif terjauh Rp 83.500 maka tarif per kilometer sebesar Rp 1.422.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyatakan, secara spesifik DPRD Kaltim akan mempertanyakan pola perhitungan besaran tarif tol tersebut. Apakah dengan besaran tersebut telah memperhitungkan nilai investasi yang telah dikeluarkan melalui APBD Kaltim. Jika dihitung sejak 2011 hingga 2018, total dana APBD untuk investasi jalan tol sekitar Rp 2,7 triliun.

“Apakah aset kita dikonversi dalam bentuk tarif atau bagi hasil, atau secara pemerintah ke pemerintah. Ini yang harus didiskusikan dan secara formal mereka akan kita undang,” ungkap Samsun.

“DPRD telah mengatur agenda pertemuan tersebut pada hari Kamis mendatang. Tunggu saja setelah kami melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pengelola,” pungkasnya. (tm)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top