POLITIK

Perlindungan TKI di Luar Negeri Belum Komprehensif

Willy Aditya. (Foto: Dok Partai NasDem)

JAKARTA, Kate.id – Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri disebut belum komprehensif. Pasalnya masih terjadi kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Riyadh, Ira Sulastri.

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menuturkan, pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) pekerja di luar negeri ini memang belum cukup kuat. Apalagi jika yang dihadapi adalah perekrutan gelap.

“Untuk itu perlu melakukan kerja komprehensif. Tidak boleh kedepankan ego sektoral. Kementerian luar negeri, kemnaker, kumham, dan lembaga pemerintah lainnya harus duduk bersama dan berbagi kerja. Kemenko Pembangunan Manusia dan kebudayaan bisa jadi leading aktornya” ungkap Willy, Senin (8/6/2020).

Dia menyebut persoalan dari hulu ke hilir bagi pekerja Indonesia di luar negeri ini memang perlu di perbaiki. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan kerja diplomatiknya harus terus mengupayakan kerja sama dengan negara-negara penerima TKI agar dapat memasukkan klausul perlindungan TKI di tempatnya bekerja.

Dalam hal ini Kemlu bisa mewakili pemerintah untuk menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negara-negara yang terdapat TKI. Paling minimal untuk bisa menggunakan standar prilaku internasional tentang perlindungan Tenaga Kerja.

“Akan lebih baik lagi jika perjanjian ini sesuai kepentingan Indonesia untuk melindungi warganya. Seperti perjanjian kerja sama pertahanan atau militer. Hal ini seharusnya bisa juga dilakukan,” sebut politisi Partai NasDem ini.

Willy mengatakan, praktik ilegal perekrutan TKI yang telah merekrut Ira Sulastri harus menjadi perhatian pemerintah. Dia juga menilai moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terlihat tidak efektif mencegah berulangnya kasus yang sama.

“Soal perekrutan ini titik awal masalah, maka harus dibenahi. Warga harus diyakini bahwa apapun yang dilakukannya di dalam dan di luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah melindunginya. Maka jangan sampai warga tidak melapor kepada perwakilan pemerintah. Aparat juga harus mempermudah hal ini. Bisa pakai teknologi,” paparnya.

Masih maraknya perekrutan gelap TKI yang dilakukan langsung di desa-desa menurut Willy mengindikasikan adanya daya dorong kondisi desa dan daya tarik iming-iming dari perekrut. Hal ini harus diselesaikan bukan hanya oleh satu kementerian ketenagakerjaan semata. Dia berharap kasus Ira Sulastri ini menjadi pemicu agar kementerian terkait segera duduk bersama untuk mencari solusi terbaik sesuai kondisi yang ada. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top