POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Desak Perusahaan Bina BUMDes Separi

Komisi I DPRD Kukar dipimpin Supriyadi saat RDP dengan instansi terkait dan perusahaan terkait keterlibatan BUMDes menjalankan sub kegiatan perusahaan. (FOTO: ist)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Supri meminta perusahaan yang ada di Desa Separi bisa turut membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Permintaan ini lantaran prihatin atas tidak adanya kontribusi pembinaan dari perusahaan batu bara besar terhadap BUMDes Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Komisi I dapat laporan dari masyarakat Desa Separi. Bumdes di sana tidak dilibatkan dalam pembinaan atau kerja sama kegiatan perusahaan. Makanya kami gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan perusahaan, dua hari yang lalu di ruang Komisi I,“ jelas Supri, Sabtu(6/6/2020) sore.

Supri menyebutkan ada perusahaan batu bara skala jumbo yang beroperasi di Separi. Seperti PT Jembayan Muara Bara, PT Mahakam Sumber Jaya dan PT Kitadin. Namun yang membuat dirinya heran perusahaan tersebut tidak membina dan melibatkan Bumdes dalam menjalankan salah satu sub kegiatannya.

“Tiga perusahaan tersebut punya kegiatan jasa tarik kapal. Namun yang dilibatkan lembaga di luar wilayah Separi. Libatkan saja BUMDes Separi dalam menjalankan kegiatan jasa tersebut. Jika mau perusahaan disebut telah menolong masyarakat sekitar,“ ujarnya.

Supri menambahkan, program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan wajib memberdayakan masyarakat sekitar. Agar masyarakat tidak dirugikan, perusahaan dan masyarakat sama-sama untung. Malahan di Kukar sudah ada contoh perusahaan yang selalu melibatkan BUMDes dalam mengelola sub kegiatan perusahaan.

“Tidak usah jauh, saya ambil contoh di Loa Kulu. Beberapa perusahaan yang beroperasi di sana sudah bermitra dengan BUMDes-nya. Ini berjalan sejak lama,“ ungkapnya.

Supri memastikan, jika tidak ada tindak lanjut perusahaan terhadap keluhan masyarakat Separi, maka bisa saja komisi I akan meninjau secara langsung. Atau bisa saja memberikan catatan tersendiri kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang ada.

“Permintaan kami juga kepada perusahaan yang ada di Kukar, jangan lupa melibatkan masyarakat dan BUMDes dalam menjalankan kegiatan di lapangan. Masyarakat juga butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya,” pinta Ketua PAN Kukar ini. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top