POLITIK

DPD RI Tolak Pilkada Serentak Digelar Desember

Teras Narang. (Foto: ist)

JAKARTA, Kate.id – Kesepakatan bersama DPR RI dan pemerintah bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 digelar Desember mendatang rupanya masih memunculkan kontroversi. Pimpinan dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI rupanya menolak rencana tersebut.

Teras Narang menyebut pihaknya sepakat dan telah membuat pernyataan sikap menolak dilaksanakannya pilkada serentak pada Desember 2020. Pernyataan sikap itu pun telah disampaikan kepada pimpinan DPD RI melalui surat.

“Ada banyak pertimbangan sekaligus dasar dari Komite I DPD RI membuat pernyataan menolak dilaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020. Kami sudah cantumkan secara jelas dan terang benderang di surat yang disampaikan ke pimpinan DPD RI,” sebut Teras.

Beberapa pertimbangan menolak pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020, jelas Teras, yaitu adanya pandemi virus corona atau Covid-19 dan telah menjadi bencana nasional. Seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

“Keputusan presiden tersebut sampai sekarang belum dicabut. Itu artinya, negara Indonesia masih mengalami bencana nasional non alam, yakni penyebaran virus corona,” sebut Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2000-2015 itu.

Teras menyatakan, Komite I DPD RI menerima informasi bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini sampai saat masih cukup banyak. Bahkan masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan serta mata pencaharian jumlahnya tidak sedikit.

Apabila dipaksakan pilkada serentak dilaksanakan Desember 2020, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Sebab Pilkada serentak kali ini dilaksanakan di 270 daerah se-Indonesia dan melibatkan 105 juta orang atau pemilih.

“Jika melihat kondisi kita yang masih dalam pandemi Covid-19, maka sudah tentu ini sangat memprihatinkan. Itu jadi bagian pertimbangan kami di Komite I DPD RI,” beber Teras.

Pun berkaitan anggaran pilkada serentak 2020 juga perlu menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat baru saja meminta penambahan anggaran pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sebesar Rp 535 miliar.

Dia mengatakan permintaan penambahan anggaran tersebut baru dari KPU Pusat. Belum termasuk 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Sebab, bisa saja permintaan tersebut terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19.

“Permintaan penambahan sebesar Rp535 miliar oleh KPU Pusat itu untuk alat pelindung diri (APD) bagi petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat selaku pemilih. Apakah mereka tidak perlu juga mendapatkan APD saat pilkada,” ucap senator asal Kalteng itu.

Sekarang ini pemerintah, dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19. Dana sangat besar itu belum termasuk anggaran yang telah disediakan untuk pilkada 2020 sebelum adanya penundaan.

“Kalau ada permintaan penambahan anggaran Pilkada, bagaimana dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Ini sebagian dari banyak pertimbangan dan dasar kami dari Komite I DPD RI membuat sikap menolak pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020,” tegas Teras. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top