METROPOLIS

Bantu Warga Kurang Mampu, 10 Ribu Rumah Sudah Direhab Pemprov Kaltara

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu warga penerima BSPS di Nunukan. Foto diabadikan pada 28 Mei 2019. (Foto: Humas Pemprov Kaltara)

TARAKAN, Kate.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) mengklaim telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dari 2016 hingga 2019, pemprov menyebut telah merehabilitasi 10.499 rumah. Baik yang menggunakan APBD maupun APBN.

“Bantuan BSPS ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara. Namun, selama 4 tahun berjalan, yang paling banyak menerima bantuan adalah warga di Bulungan,” urai Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltara.

Dijelaskan, BSPS ditujukan bagi masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau mempunyai keterbatasan daya beli. Sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

“Diharapkan bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Lebih lanjut diuraikan, tercatat ada 4.152 rumah warga kurang mampu di Bulungan yang menerima manfaat program ini. Disusul Nunukan sebanyak 2.339 rumah, Tarakan 2.123 rumah, Tana Tidung 982 rumah dan Malinau 903 rumah.

“Untuk total anggarannya baik dari APBD maupun APBN digabungkan sekira Rp 199 miliar. Itu dari 2016 hingga 2019,” ungkap Irianto.

Dari bantuan tersebut, anggaran terbesar disediakan APBN. Rinciannya pada 2016 bantuan APBN yang dikucurkan untuk BSPS di Kaltara sebesar Rp 28 miliar mencakup 2.509 rumah. Lalu pada 2017 dari APBN Rp 22 miliar meliputi 1.574 rumah, berikutnya 2018 sebesar Rp 30 miliar untuk 2 ribu rumah, dan 2019 Rp 52,5 miliar untuk 3 ribu rumah).

“APBD pun tak sedikit dikeluarkan untuk program ini. Karena memang program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu adalah prioritas,” jelas Irianto.

Adapun kucuran APBD Kaltara untuk program ini, pada 2017 sebesar Rp 4 miliar untuk 304 rumah, 2018 sebesar Rp 8,2 miliar untuk 536 rumah, dan 2019 mencapai Rp 6,6 miliar untuk 437 rumah.

“Untuk tahun ini pun tetap dialokasikan. Dari APBD besarannya Rp 4 miliar untuk 267 rumah. Sementara dari APBN Rp 43,7 miliar untuk 2.500 rumah. Jadi, targetnya ada 2.767 rumah akan direhab tahun ini,” papar Irianto.

Selain program bantuan rehab rumah, Pemprov Kaltara melalui Dinas PUPR-Perkim membantu pemenuhan sarana sanitasi bagi warga. Program ini masih dalam upaya mewujudkan rumah layak huni dan juga sebagai bagian pengentasan kemiskinan. Dari 2018 hingga 2019, ada 160 fasilitas sanitasi warga yang dibantu peningkatan kualitasnya oleh Pemprov Kaltara.

“Tahun lalu ada 46 fasilitas sanitasi yang dibangunkan untuk warga Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Kilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sementara di 2018 ada 114 fasilitas sanitasi,” jelas Irianto.

Program ini, sambungnya, juga memiliki kaitan dengan upaya menggalakkan Gerakan Hidup Sehat (Germas) dan pencegahan stunting bagi masyarakat. (tar)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top