POLITIK

DPRD Kukar Tanggapi LKPj Bupati Tahun 2019 (2): Bantuan Pertanian Sulit Cair

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid (kedua kanan) bersama unsur pimpinan bersama Bupati Kukar Edi Damansyah (kedua kiri). (Foto: Humas DPRD Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Rabu (27/5/2020) sore mengelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Edi Damansyah tahun 2019. Penyampaian rekomendasi disampaikan oleh perwakilan Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar Hamdan.

Untuk rekomendasi Komisi III, DPRD Kukar menyayangkan belum maksimalnya lima terminal darat yaitu Timbau, Pasar Tangga Arung, Kota Bangun, Handil II, dan Muara Badak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Rambu jalan darat juga tidak dilengkapi pemerintah. Seperti di Tenggarong Seberang yang minim sekali rambu jalan. Hal ini bisa membahayakan pengguna jalan.

Ada beberapa proyek yang tidak berjalan di tahun lalu seperti pembangunan jembatan Muara Jawa yang progresnya masih 0 persen. Hal ini sangat disayangkan Komisi III. Belum lagi pemenuhan air bersih di 18 Kecamatan belum tercapai.

“Kami juga sangat sayangkan, untuk mencairkan bantuan pertanian masyarakat sulit dilakukan, “ paparnya.

Hamdan melanjutkan, akar masalahnya adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan Perbup Kukar Nomor 26 Tahun 2013 tentang bantuan hibah dan bansos. Sulitnya mencairkan bantuan bukan hanya pada bantuan pertanian, bantuan untuk sektor perkebunan yang dikelola rakyat juga susah. Alhasil progresnya juga nol persen.

“Program perkebunan rakyat sudah bagus, namun regulasinya tidak mendukung,” jelasnya.

Sedangkan untuk rekomendasi dari Komisi IV yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, meminta Pemkab Kukar untuk mengaktifkan lagi beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu dan beasiswa kontrak kerja sama. Karena ini sangat membantu untuk peningkatan SDM Kukar. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya jangan dilupakan.

“Kami meminta besaran tunjangan untuk guru di daerah terpencil bisa dievaluasi besarannya. Agar guru di pedalaman bisa sejahtera, “ ucapnya.

Komisi IV merasa prihatin pengadaan fasilitas kesehatan (faskes) masih minim. Seperti target pengadaan faskes direncanakan terbangun tiga unit, ternyata yang terealisasi hanya satu unit saja. Pengadaan tenaga kesehatan non PNS juga tidak terealisasi. Dari target penambahan 250 orang, tidak ada yang direkrut sama sekali di tahun lalu.

“Minimnya faskes juga jadi pertimbangan dokter mau mengabdi di daerah pedalaman Kukar,” tegasnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, Komisi IV menilai pengadaan makanan tambahan bagi anak-anak miskin, dari target 80 anak yang terealisasi hanya 10 anak.

Validasi data kemiskinan saat ini juga tidak jelas. Meski basis data terpadu sudah tersedia, tetapi di lapangan datanya berubah. Program rehabilitasi sosial terealisasikan hanya 57,48 persen.

“Kami juga menyarankan agar dibuatkan taman bermain anak di ruang publik. Ini sangat penting untuk mendukung perkembangan anak Kukar, yang harapan ke depannya semakin berkualitas,” pungkasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

POPULER

To Top