POLITIK

DPRD Kukar Tanggapi LKPj Bupati Tahun 2019 (1): Ingin Distribusi ASN Merata

Perwakilan Anggota DPRD Kukar Hamdan, saat menyampaikan rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Kukar tahun 2019. (Foto: Humas DPRD Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sidang Paripurna Istimewa, Rabu (27/5/2020) sore dengan agenda penyampaian rekomendasi per komisi. Dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid, paripurna istimewa ini juga dihadiri Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono.

Sidang paripurna ini merupakan respon setelah sebelumnya Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun Anggaran 2019 bulan lalu.

Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Kukar tahun anggaran 2019 dibacakan perwakilan Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Hamdan. Diawali penyampaian rekomendasi Komisi I, Hamdan menyampaikan sangat disayangkan saat ini antar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar masih kurang harmonis. Koordinasi di lapangan sangat lemah dalam penanganan masalah-masalah yang ditemukan.

DPRD mengingatkan program transmigrasi yang dilakukan pemkab juga harus merata. Untuk daerah yang menjadi lumbung pangan Kukar harus dibuka program transmigrasi seluas-luasnya.

Komisi I sangat prihatin masih ditemukan juga areal persawahan yang beralih fungsi menjadi areal pertambangan. Ini sangat disayangkan lantaran seperti tidak ada upaya penyelamatan lahan pertanian di Kukar.

“Gerakan penertiban pertanahan dan lahan sepertinya tidak berjalan. Sedangkan Perda Penyelamatan Lahan sebagai areal lumbung pangan sudah ada, “ ucapnya.

Selain itu Komisi I melihat peluang perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kukar juga harus dibarengi kualitas SDM dan tenaga kerja lokal (TKL) yang profesional. Program peningkatan pelatihan kerja bagi TKL masih lemah di tingkat desa. Perlindungan TKL juga harus dimaksimalkan oleh Pemkab.

DPRD menilai pemkab juga belum tegas dalam mendistribusikan aparatus sipil negara (ASN). Masih ASN lebih banyak terfokus di perkotaan saja. Jika distribusi ASN merata, maka pemerintahan akan efektif dan efesien.

“Tampaknya, Pemkab Kukar masih menghadapi persoalan klasik, tidak meratanya pendistribusian ASN. Padahal di kecamatan dan desa butuh juga peran ASN,” jelasnya.

Hamdan juga menyampaikan rekomendasi Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang melihat industri perdagangan diharapkan jadi sumber pendapatan daerah. Yang pengembangannya kurang fokus dilakukan oleh pemkab.

Bukan hanya pengembangan saja, dari sisi pembinaan juga harus dilakukan. Termasuk penataan Pasar Tangga Arung setelah pindah ke Pasar Mangkurawang yang belum maksimal.

“Pemkab juga minim memberikan perhatian ke Koperasi. Saat ini hanya Koperasi Kelapa Sawit yang mendominasi di Kukar, “ tuturnya.

Hamdan melanjutkan, belanja pegawai masih sangat tinggi. Seharusnya bisa berbagi untuk pembinaan UMKM. Kerja sama dengan perbankan sebetulnya bisa dilakukan Pemkab Kukar dalam membina Koperasi dan UMKM.

“DPRD menyarankan agar Dinas Penanaman Modal dan Promosi Daerah (DPMPD) kinerjanya bisa dimaksimalkan. Pengembangan sektor pariwisata juga harus dikelola secara profesional. Yang dikelola oleh pihak swasta yang berpengalaman,” tegasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top