POLITIK

Legislator Kaltim Nilai Samarinda Sudah Tidak Layak Menjadi Ibu Kota Provinsi

SAMARINDA, Kate.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menilai, Kota Samarinda sudah tidak layak menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim. Pernyataan tersebut ia sampaikan menyikapi persoalan Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Samarinda.

Legislator Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, Samarinda mengalami kelebihan beban dari banyaknya persoalan kota. Banjir ini adalah persoalan klasik dari musim kemusim setiap hujan turun, terlebih dengan intensitas tinggi.

Ia berpendapat, kompleksitas permasalahan banjir tentu harus dilihat secara serius. Saban tahun, kata dia, bukannya semakin berkurang justru semakin parah dan meluas.

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini. Kota ini (Samarinda) tidak layak menyandang predikat sebagai Ibu Kota Provinsi, kita penduduk Kalimantan Timur ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Samarinda karena wajah Kaltim ada di kota ini terlebih sebagai ibu Kota Provinsi,” jelasnya.

Samsun melihat ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir di kota ini. Pertama, faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air sungai Mahakam, dan lain-lain.

Faktor kedua, kata dia, adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada memungkin kurang baiknya drainase atau paret saluran air menuju ke sungai dan waduk. “Belum lagi ditambah aktifitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda,” imbuhnya.

Terlepas dari persoalan tersebut, menurut Samsun, perlunya mengurangi beban kota, pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi. “Selain karena banjir hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan,” bebernya.

Selain itu, sambungnya, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk kota ini agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota sebagaimana saat ini, sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum Ibu Kota Negara benar-benar pindah di Benua Etam.

“Pusat Pemerintahan Provinsi dapat dipindahkan di pinggiran kota Samarinda atau memilih area baru di Kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep Smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman kedepan,” pungkasnya. (tm)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top