POLITIK

Pansus LKPj DPRD Kaltim Pertanyakan Sejumlah Capaian Program Pemprov Kaltim 2019

SAMARINDA, Kate.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2019 akhirnya melakukan rapat bersama Pemprov Kaltim yang dipimpin oleh Pj Sekprov Kaltim M Sa’bani bersama sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim, di ruang rapat Gedung D DRPD Kaltim, Kamis (28/5/2020).

Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa’bani mengatkan, RDP dengan Pansus DPRD Kaltim sangat penting dalam upaya menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan tindak lanjut pemerintah dalam menjalankan APBD tahun 2020. Dimana, sekarang ini evaluasi tahun 2019, sekaligus persiapan perubahan APBD 2020.

“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah Pansus yang intensif melakukan RDP dan kunjungan ke lapangan dibeberapa lokasi obyek atau sampling penilaian kelayakan dari proyek dan program yang dijalankan pemerintah di tahun 2019,” katanya.

Sa’bani mengatakan RDP tentang LKPJ Gubernur Kaltim ada beberapa koreksi yang sudah diralat. Walaupun, masih ada yang perlu konfirmasi dan diklarifikasi terkait data serta penjelasan secara kualitatif.

“Ada beberapa hal yang tidak tertuang secara kuantitatif. Tapi ada juga yang sudah kita tuangkan secara kualitatif dan kuantitatif. Harapannya sinergitas DPRD dan Pemprov semakin baik, sehingga roda pembangunan berjalan lancar,” harap Sa’bani.

RDP dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Andi Harahap dan Wakil Ketua Pansus Marthinus dihadiri anggota Syafrudin, HM Ali Hamdi, H Agus Aras, H Hasanuddin Mashud dan Sutomo Jabir. RDP berlangsung tertutup. Dalam rapat secara tertutup tersebut banyak hal seputar pembuatan laporan dan sinkronisasi hasil survey lapangan yang dipertanyakan oleh anggota DPRD Kaltim.

Salah satu anggota pansus LKPj, Sutomo Jabir. Ia mengaku mempertanyakan terkait infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat serta ketahanan pangan. “Kalau Gubernur ingin berdaulat dibidang pertanian, sudah berapa banyak irigasi yang dibangun, dan berapa yang sudah tercapai,” ucapnya.

Dalam capaian kinerja ditahun 2019 hendaknya dijelaskan secara kuantitas sehingga dalam anggota DPRD bisa menjelaskan kepada masyarakat. Namun apabila tidak dijelaskan maka akan sulit masyarakat memahami capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top