POLITIK

OJK Diminta Tak Mudah Beri Label Ilegal pada Koperasi Digital

Evita Nursanty. (Foto: FB Evita Nursanty)

JAKARTA, Kate.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tidak mudah memberikan label ilegal kepada koperasi simpan pinjam (KSP) yang melayani anggotanya dengan sistem digital. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty.

Hal ini disampaikan Evita Nursanty menanggapi Satgas Waspada Investasi OJK yang menemukan 50 aplikasi KSP yang diduga melakukan penawaran pinjaman online ilegal. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.

Dalam hal ini Evita meminta OJK memahami KSP dan Unit Simpan Pinjam di Koperasi seperti diatur dalam UU No25/1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bukan membuat definisi sendiri.

“Saat semua koperasi dan UKM didorong melakukan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi digital, OJK malah menuduh mereka ilegal. Apa alasannya tidak jelas, jangan OJK membuat definisinya sendiri. Jadi ayo kita awasi penyimpangan, tapi jangan matikan koperasi yang menjadi gerakan ekonomi rakyat,” kata Evita, Jumat (29/5/2020).

Menurut legislator asal Jawa Tengah ini, aplikasi pinjaman itu bisa diakses masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan koperasi. Selain itu, aplikasi itu juga dikaitkan dengan penyebaran data pribadi serta intimidasi.

“OJK harus memilah-milah masalah dan jangan mencampur-aduk untuk mencari-cari alasan. Ilegal atau tidak koperasi tersebut dapat dilihat dari proses izin yang sudah sesuai dengan UU Koperasi dan PP tentang Simpan Pinjam,” sebut Evita.

Pun begitu, perlu diselidiki praktik penipuan yang dilakukan apakah merupakan bagian dari sistem digital yang dipakainya. Sehingga melontarkan tuduhan bahwa semua koperasi khususnya KSP yang menggunakan digital sebagai pinjaman online juga tidak tepat.

“Soal ada penipuan, ada penyebaran data pribadi dan intimidasi itu urusan yang berbeda. Silakan ditindak sesuai kewenangan lembaga, bukan koperasinya yang diaduk-aduk. Jadi tolong OJK jangan membuat definisi sendiri soal KSP ataupun soal pinjaman online ilegal,” tegas Evita.

Lebih lanjut dia menyoroti peranan Kementerian Koperasi dan UKM yang tidak terlihat untuk mengatasi persoalan ini. Padahal seharusnya masalah pengawasan koperasi itu ada di Kementerian Koperasi dan UKM, bukan di OJK.

Kondisi itu bahkan sudah menjadi kekhawatiran lama para pelaku koperasi, sehingga melahirkan Deputi Pengawasan di Kementerian Koperasi dan UKM. Yang bertujuan untuk melakukan pengawasan koperasi yang menyimpang. Bahkan berdasarkan Permenkop No17/Per/M.KUKM/IX/2015 pengawasan juga dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota.

“Kementerian Koperasi dan UKM harusnya tegas di sini. Selama ada di OJK maka koperasi sulit berkembang karena visinya memang berbeda. OJK mungkin akan terus berpihak kepada lembaga keuangan yang memang membiayainya melalui iuran rutin, seperti perbankan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (jon)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top