POLITIK

DPRD Kutai Kartanegara Beri Rekomendasi Penting ke Bupati

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, saat menerima rekomendasi terhadap LKPj Bupati Kukar Tahun 2019. (Foto: Humas DPRD Kukar)

KUTAI KARTANEGARA, Kate.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2019 telah dipelajari dan dibahas secara mendetail oleh DPRD. Pembahasan LKPj ini menghasilkan rekomendasi yang sangat penting, untuk menjadi perhatian serius bagi Bupati Kukar Edi Damansyah.

“Rekomendasi yang kami sampaikan secara tertulis demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi ke depannya,“ ujar Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid saat memimpin sidang paripurna, Kamis (28/5/2020) sore.

Ketua Golkar Kukar ini memastikan, tujuan rekomendasi lainnya demi menciptakan otonomi daerah, yang selaras dengan jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan mampu menjawab sesuai tuntutan zaman. Landasannya tidak bisa lepas dari landasan dasar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Yang diinginkan bersama antara DPRD dan Pemkab Kukar menurut Rasid, intinya memantapkan Reformasi Birokrasi di segala urusan pemerintahan. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Kukar yang unggul dan kompeten, untuk menyambut perpindahan ibu kota negara (IKN).

Meningkatkan tata kelola pembiayaan pembangunan daerah sebagai modal dasar, serta peningkatan bidang pertanian dan pariwisata dalam arti luas, sebagai pengganti sumber daya alam) SDA yang tidak dapat diperbarui.

“Pembangunan infrastruktur yang merata di kecamatan dan desa ini harus dilakukan. Meningkatkan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi perempuan, ini juga sangat penting, dijalankan Pemkab, ” ucapnya.

Rasid juga mengingatkan pentingnya kebijakan pengelolaan keuangan yang baik efektif dan efesien. Ini mengingat Kukar masih mengandalkan pembagian dana bagi hasil (DBH) Migas, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) masih minim.

“Rekomendasi yang DPRD sampaikan ke Bupati secara umum, rekomendasi tata kelola pendapatan belanja dan pembiayaan agar berjalan tepat sasaran dan guna, dalam menjalankan pembangunan untuk rakyat,” jelasnya. (hik)

Editor: Jonathan Antonius

Comments

BERITA TERBARU

To Top