POLITIK

Raperda RP3KP Kaltim Sulit Disahkan, Pansus Tunggu Rekomendasi OPD Baru

SAMARINDA, Kate.id – Rencana pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kaltim menemui jalan buntu. Ada sejumlah prosedur yang membuat raperda tersebut sulit untuk dibahas menjadi payung hukum.

Hal tersebut diakui oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) RP3KP DPRD Kaltim, Agil Suwarno. Kata dia, masalah sulitnya disahkan karena pembahasan yang menemui jalan buntu. Yang ditengarai soal teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menaungi aturan tersebut.

Dimana, sambungnya, saat ini belum ada OPD khusus yang menjadi liding sektor dalam aturan perumahan dan pemukiman. Saat ini OPD ditingkat provinsi Kaltim yang membidangi soal tersebut masih dibawah bidang Dinas Pekerjaa Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan Perumahan Rakyat).

“Semestinya harus dibuatkan OPD nya baru dulu yang khusus soal ini. Kita masih menunggu kajian dari mereka (Pemprov),” kata Agiel.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dengan status hanya sebagai bidang diabwah OPD, maka kewenangan terbatas, apabila raperda RP3KP telah menjadi payung hukum.

“Kewenangannya ada keterbatasan PUPR di bidang. Dari pemaparannya bahwa dengan kewenangan dibatasi tentunya jalur koordinasi dengan PUPR provinsi, dengan OPD kabupaten kota sudah (Dinas sendiri). Jadi ini saja jadi kendala,” terangnya.  

Padahal, kata dia, raperda tersebut dibuat untuk lebih mengawasi soal pengembangan perumahan dan pemukiman di Kaltim. Seiring dengan kemajuan di sektor pembangunan, tentu harus diatur bagaimana tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Seperti banjir dan menjaga pengendalian ruang terbuka hijau.

“Sehingga kita menunggu rekomendasi dari mereka. Apakah dibuatkan OPD nya (Dinas Perumahan dan Pemukiman) dulu, baru kita bahas raperda ini, atau bagaimana. Mereka kita minta mengkajinya,” ucapnya.

Ia berharap, proses kajian tersebut tak berlangsung lama. Sebab masalah permukiman dan perumahan di Kaltim menjadi fokus utama. Apalagi, di tengah rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

“Kita minta satu minggu ada jawabannya. Ini penting, karena masa perda ini akan berlaku selama 10 tahun. Kami juga menyampaikan ini ke pimpinan (DPRD Kaltim), apakah pansus ini diperpanjang atau bagaimana,” tandasnya. (lim)

Editor: Sandy Hidayat

Comments

BERITA TERBARU

To Top